Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Agung Akan Usut Nama Luhut di Panama Papers  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Jaksa Agung HM Prasetyo dalam paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jaksa Agung HM Prasetyo dalam paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan lembaganya siap-siap menelusuri data Panama Papers meski di dalamnya ada nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. Apalagi, kata Prasetyo, sudah ada perintah dari Presiden Joko Widodo agar lembaganya bergabung dalam satuan tugas untuk menindaklanjuti laporan Panama Papers.

"Tentu harus kami lakukan verifikasi, validasi, dan kajian bersama," katanya, Senin, 25 April 2016.

Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca yang berisi nama-nama perusahaan di negara suaka pajak. Mossak Fonseca berbasis di Panama yang terkenal memiliki spesialisasi membuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak, seperti British Virgin Islands, Panama, Cayman Island, dan masih banyak lagi.

BacaAda Menkopolhukam Luhut Pandjaitan di Panama Papers  

Nama Luhut tercantum sebagai Direktur Mayfair International Ltd dalam dokumen Panama Papers. Perusahaan offshore ini didirikan pada 29 Juni 2006. Dalam dokumen Panama Papers, nama pemilik Mayfair yang berada di Seychelles itu adalah dua perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi.

Prasetyo meminta tidak menghakimi pejabat publik yang namanya disebut dalam Panama Papers, tak terkecuali Luhut. Menurut dia, Panama Papers hanyalah data awal dan belum tentu nama-nama di dalamnya berkaitan langsung dengan tindak kejahatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Membentuk offshore atau shell company, seperti yang dilakukan Luhut, kata Prasetyo, tak berarti salah. Sebab, dalam praktek bisnis, membuat shell company merupakan hal yang wajar. Biasanya, ucap Prasetyo, tujuan membuat perusahaan model ini adalah agar beban pajak yang harus ditanggung tak terlalu besar.

BacaIni Daftar Pengusaha Indonesia dalam Panama Papers  

"Baru jadi persoalan kalau offshore company-nya untuk menutupi kejahatan, seperti transaksi ilegal, dana terorisme, peredaran narkoba, atau human trafficking. Kalau urusannya pajak, ya nanti Kemenkeu yang urus," ucapnya.

Luhut telah membantah soal namanya di Mayfair. Ia menyatakan tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama Mayfair. Waktu berdirinya Mayfair pun, kata dia, kontradiktif dengan kondisi ekonominya saat itu. "Tahun 2006 saya belum punya uang. Jadi buat apa saya punya perusahaan," ujarnya dalam keterangan pers. 

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Malaysia Perintahkan Putra Mahathir Mohamad Laporkan Asetnya

19 Januari 2024

Mirzan Mahathir. Foto : aseanbusinessclub
KPK Malaysia Perintahkan Putra Mahathir Mohamad Laporkan Asetnya

Pengusaha Mirzan Mahathir, putra mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, diperiksa KPK Malaysia terkait laporan Pandora dan Panama Papers


Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?

13 Oktober 2023

Aktivis yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melakukan aksi refleksi malam memperingati kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 7 September 2022. Aksi memperingati 18 tahun kematian Munir itu digelar untuk mendorong Komnas HAM melanjutkan dan menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?

Pada 13 Oktober 2016, Jokowi meminta Jaksa Agung kembali mengusut kasus pelanggaran HAM Munir Said Thalib. Berikut kilas baliknya.


Rekam Jejak Johnny Plate, Tersangka Kasus Korupsi BTS, Pernah jadi Resimen Mahasiswa hingga Terjerat Skandal ...

17 Mei 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate berada di mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Menkominfo Johnny Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Johnny Plate, Tersangka Kasus Korupsi BTS, Pernah jadi Resimen Mahasiswa hingga Terjerat Skandal ...

Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Berikut rekam jejak pria kelahiran tahun 1956 itu.


Jadi Raja Gantikan Ratu Elizabeth II, Ini Beberapa Kontoversi Pangeran Charles

9 September 2022

Pangeran Charles dan istrinya Camilla, Duchess of Cornwall, menunggu Ratu Elizabeth menyampaikan pidatonya di House of Lords, saat Pembukaan Parlemen Negara di Istana Westminster di London, Inggris, 27 Mei 2015. Camilla menikah dengan Charles, 17 tahun yang lalu. REUTERS/Alastair Grant
Jadi Raja Gantikan Ratu Elizabeth II, Ini Beberapa Kontoversi Pangeran Charles

Ratu Elizabeth II meninggal , Pangeran Charles otomatis menjadi raja Inggri. Namun ia yang bergelar Raja Charles III ini menyimpan banyak kontroversi


Wawancara Pembocor Panama Papers: Rusia Ingin Saya Mati

23 Juli 2022

Aktivis menunjukan uang Euro mainan saat melakukan aksi demonstrasi di luar markas Komisi Eropa (EC) jelang laporan oleh Komisi Eropa pada efektivitas langkah-langkah terhadap penghindaran pajak dan pencucian uang di Panama Papers di Brussels, Belgia, 12 April 2016. REUTERS/Yves Herman
Wawancara Pembocor Panama Papers: Rusia Ingin Saya Mati

Pembocor data Panama Papers kembali bicara setelah enam tahun menghilang.


Pembocor Panama Papers: Dunia Makin Dekat Menuju Bencana

23 Juli 2022

Setelah enam tahun ledakan Panama Papers, sang pembocor data jumbo yang mengungkap skandal perusahaan cangkang di negara suaka pajak tersebut kini bersuara.
Pembocor Panama Papers: Dunia Makin Dekat Menuju Bencana

Pembocor Panama Papers menilai perlu upaya lebih untuk menekan kerahasiaan keuangan agar dunia dapat menghindari bencana.


Jurnalisme Berbasis Data dan Komputasi serta Perannya dalam Era Digital

23 Juli 2022

Para Pembicara Data & Computational Jurnalism
Jurnalisme Berbasis Data dan Komputasi serta Perannya dalam Era Digital

Untuk menghasilkan produk jurnalistik berbasis data dan komputasi, media harus meningkatkan kapasitas jurnalisnya dalam hal pemahaman data dan penggunaan piranti komputer atau aplikasi web


Jurnalisme Berbasis Data dan Panama Papers

21 Juli 2022

Para Pembicara Data & Computational Jurnalism
Jurnalisme Berbasis Data dan Panama Papers

Offshore Leaks menginisiasi kolaborasi investigasi lintas benua yang melahirkan produk investigasi berbasis data seperti Panama Papers (2016), Bahama Leaks (2016), Paradise Papers (2017&2018) dan Pandora Papers (2021)


Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers

8 Oktober 2021

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers

Tiga dokumen membongkar praktek penghindaran dan manipulasi pajak. Nama-nama menteri di Kabinet Presiden Jokowi.


Skandal Pajak Pandora Papers, Apa Itu Perusahaan Cangkang?

7 Oktober 2021

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Skandal Pajak Pandora Papers, Apa Itu Perusahaan Cangkang?

Pandora Papers menguak nama-nama besar, orang kaya dan petinggi negara menggunakan perusahaan cangkang. Untuk menghindari pajak?