TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie membenarkan soal wacana pungutan biaya dari bakal calon ketua umum yang maju dalam musyawarah nasional luar biasa pada akhir Mei mendatang. Kabarnya tiap bakal calon dipungut Rp 5-10 miliar.
Menurut politikus yang akrab disapa Ical itu, pungutan biaya memang ada. "Tentu akan dilakukan (pungutan), tapi jumlahnya ini kan yang belum," ujar Ical saat ditemui usai menghadiri acara International Conference of Asian Political Parties di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, 22 April 2016.
Ical menuturkan besaran biaya yang harus disetor calon ketua umum belum diputuskan karena wacana tersebut baru muncul pada rapat sterring commitee panitia penyelenggara. Nantinya, kata dia, masalah itu akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Ical berujar sumbangan untuk pembiayaan munaslub diberlakukan secara gotong royong dan tidak hanya untuk calon ketua umum saja. Pengurus partai dan kader, ucapnya, juga ikut menyumbang.
Namun, khusus untuk kebutuhan yang bersinggungan dengan calon ketua umum, seperti biaya untuk debat kandidat dan proses pemilihan, bebannya lebih besar. "Kebutuhan yang bersentuhan dengan kandidat ya diberikan ke mereka. Ini gotong royong bentuknya," ucap Ical.
Menurut Ical, terdapat tiga kebutuhan besar untuk penyelanggaraan munaslub yang rencananya akan digelar pada 23 Mei di Bali. "Paling besar itu dilaporkan untuk transportasi, makanan, dan uang saku. Kita biayain sekitar 1.500 orang di Bali," katanya.
Pada penyelenggaraan munas sebelumnya, transportasi dan uang saku untuk pemilih tidak ditanggung oleh pengurus. Karena itu panitia bermaksud mencukupi segala kebutuhan peserta munaslub.
Ical berharap cara itu bisa meminimalisasi praktek politik uang dari calon ketua umum kepada peserta munaslub. "Uang saku pemilih maksudnya baik, ini pasti meminimalkan politik uang. Tapi kalau menyetop politik uang saya nggak tahu," ujar Ical.
Uang saku pemilih munaslub rencananya diberikan langsung oleh penyelenggara. Besarannya Rp 50 juta untuk pengurus tingkat II yang berisi 5-10 delegasi, dan Rp 100 juta untuk pengurus tingkat I yang berisi tujuh pemilih.
GHOIDA RAHMAH