TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Nurdin Halid, mengatakan panitia akan memungut biaya sumbangan kepada bakal calon ketua umum. Setiap calon ketua umum, rencananya dipungut Rp 5-10 miliar.
Menurut Nurdin, biaya itu akan dipakai untuk kampanye, debat kandidat, transportasi, akomodasi, dan uang saku pemilih. "Total biaya Munaslub ditaksir Rp 85 miliar," katanya di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 20 April 2016.
Wakil Ketua Umum Golkar ini mengatakan, sistem sumbangan untuk mencegah munculnya politik uang dari calon kepada pemilih. Menurut Nurdin, selama ini politik uang itu berupa biaya akomodasi dan uang saku pemilih.
Dalam Munaslub yang digelar di Bali, 25 Mei 2016, uang saku pemilih diberikan langsung oleh penyelenggara. Besarannya, Rp 50 juta untuk pengurus tingkat 2 yang berisi 5-10 delegasi, dan Rp 100 juta untuk Dewan Pimpinan Pusat tingkat 1 yang berisi 7 pemilih.
Nurdin mengatakan, keputusan itu diambil setelah panitia pengarah mengadakan rapat tertutup pleno di DPP Golkar. Anggota Pengarah Munaslub, Andi Sinulingga, mengatakan hasil rapat itu akan dibawa dalam Rapat Pleno 26 April nanti. "Akan dimintai persetujuan saat rapat Pleno DPP," katanya.
Adapun bakal Calon Ketua Umum Golkar, Aziz Syamsudin, enggan menanggapi hasil rapat yang memutuskan adanya pungutan untuk bakal calon ketua umum tersebut. "Tunggu hasilnya dalam Rapat Pleno DPP," ujar Aziz.
HUSSEIN ABRI YUSUF
