Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simposium Tragedi 1965 Akan Beri Rekomendasi ke Pemerintah

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Ekspresi Gubenur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
Ekspresi Gubenur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional tentang Tragedi 1965, mengatakan akan ada tim peneliti yang menganalisis seluruh temuan yang diungkapkan dalam kegiatan tersebut.

"Materi akan ditumpuk hingga akhir simposium, baru dianalisis," ujar Agus di sela pelaksanaan simposium bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 18 April 2016.

Maksud Agus, belum ada hasil substantif yang didapat disimpulkan karena baru hari pertama dari dua hari acara simposium. "Minimal ada catatan tentang kegiatannya, tapi tak ada yang substantif, tak ada pernyataan khusus," kata Agus sembari menambahkan, "Kami menyusun kerangkanya, berdasar bentuk rekonsiliasi, yang menilai yang hadir."

Simposium diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini berlangsung 18-19 April 2016. Pada pembukaan, antara lain dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamananan Luhut B. Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Beberapa tokoh hadir yaitu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif dan rohaniwan Katolik Franz Magnis-Suseno. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menjadi pembicara dalam acara ini.

Agus sebelumnya mengungkapkan bahwa kerangka rekonsiliasi cocok dengan penyelesaian tragedi 1965. Menurutnya, pertemuan berbagai pihak yang terkait langsung dengan tragedi 1965 akan membantu mencari alternatif penyelesaian yang bisa disepakati bersama. "Harus ada titik temu dan kesepakatan, kalau tidak hanya akan berbicara berdasarkan praduga, " ujar mantan Kepala Staf Teritorial TNI Angkatan Darat itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simposium ini, kata Agus, mengajarkan budaya rekonsiliasi untuk pemecahan masalah, khususnya masalah HAM.  Agus mengatakan, simposium ini akan berujung pada rekomendasi untuk pemerintah, berdasarkan temuan fakta dan keterangan yang didapat selama pelaksanaannya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah tak akan meminta maaf pada korban tragedi 1965. Pasalnya, belum ada kepastian soal fakta sejarah dan korban pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.
"Minta maaf apa? Ke siapa?" ujar Luhut usai membuka simposium tersebut, Senin.

Dia mengatakan pemerintah akan berfokus pada proses rekonsiliasi. Hasil simposium ini pun akan menentukan bentuk penyelesaian non-yudisial yang akan dilakukan pemerintah.
Pemerintah berkepentingan untuk menuntaskan berbagai isu pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. "Isu tragedi 1965 akan jadi pintu masuk penyelesaian berbagai masalah HAM masa lalu itu," kata Luhut.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Adhi Karya dan PP Dapat Proyek Infrastruktur Kereta Api di Filipina Rp9 T

13 Juli 2023

Penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur transportasi North-South Commuter Railway Project (NSCR) di Manila, Kamis (13/7/2023). (ANTARA/HO-KBRI Manila)
Adhi Karya dan PP Dapat Proyek Infrastruktur Kereta Api di Filipina Rp9 T

PT Adhi Karya dan PT PP, mendapat proyek infrastruktur kereta api di Filipina senilai Rp 9 triliun. Penandatanganan di depan Presiden Marcos Jr


Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

14 Juli 2022

Ilustrasi kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO
Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

Rektor Unhas mengatakan perlu pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan kampus.


BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

12 Maret 2022

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

Kementerian atau lembaga pemerintah perlu menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila sehingga tidak ada beragam versi soal Pancasila.


Besok Siang, Jokowi Bakal Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas

20 Februari 2022

Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto, saat ditemui di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama
Besok Siang, Jokowi Bakal Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas

Presiden Jokowi akan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada Senin, 21 Februari 2022 pukul 11.30 WIB.


Wieko: Tak Ada Aturan Durasi Plt Gubernur Lemhanas, Diserahkan ke Presiden

19 Februari 2022

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyerahkan memorandum akhir jabatan Gubernur Lemhannas RI periode 2016 - 2022 kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhannas RI di Lemhannas RI, Kamis 13 Januari 2022. ANTARA/HO-Humas Lemhannas
Wieko: Tak Ada Aturan Durasi Plt Gubernur Lemhanas, Diserahkan ke Presiden

Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) definitif sampai hari ini masih kosong setelah ditinggal Agus Widjojo sejak 27 Januari 2022.


Andi Widjajanto Dikabarkan Bakal Jadi Gubernur Baru Lemhanas

18 Februari 2022

Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 Oktober 2019, seusai diskusi tentang pertahanan. Tempo/Egi Adyatama
Andi Widjajanto Dikabarkan Bakal Jadi Gubernur Baru Lemhanas

Jabatan Gubernur Lemhanas kosong setelah ditinggal Agus Widjojo sejak 27 Januari 2022.


Koleksi Mobil Agus Widjojo, yang Baru Dilantik Jadi Duta Besar LBBP RI

28 Januari 2022

Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada Gubernur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
Koleksi Mobil Agus Widjojo, yang Baru Dilantik Jadi Duta Besar LBBP RI

Sebagai salah satu pejabat negara yang berprestasi, Agus Widjojo nyatanya tidak memiliki koleksi mobil mewah.


Jadi Duta Besar, Agus Widjojo Resmi Melepas Jabatan Gubernur Lemhanas

27 Januari 2022

Agus Widjojo, Putra Pahlawan Revolusi Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Ketua panitia pelaksana Simposium Nasional Tragedi 1965, Suryo Susilo, menyatakan bahwa, Simposium ini diharapkan dapat menjadi perjalanan akhir dari peristiwa yang penuh polemik selama lima puluh tahun ini. TEMPO/Subekti
Jadi Duta Besar, Agus Widjojo Resmi Melepas Jabatan Gubernur Lemhanas

Agus Widjojo telah memimpin Lemhanas selama lima tahun delapan bulan sebelum akhirnya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Filipina.


Anggota DPR Nilai Polri Rawan Dipolitisasi jika di Bawah Kementerian

4 Januari 2022

Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan paparan dalam acara Rilis Akhir Tahun 2021 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 31 Desember 2021. Dalam rilis tersebut Kapolri menyampaikan kinerja Polri sepanjang 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anggota DPR Nilai Polri Rawan Dipolitisasi jika di Bawah Kementerian

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai jika Polri ditempatkan di bawah kementerian akan rawan politisasi.


Mahfud Md: Pemerintah Belum Ada Wacana Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri

4 Januari 2022

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021. Pertemuan tersebut membahas data aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikuasai oleh obligor dan debitur BLBI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md: Pemerintah Belum Ada Wacana Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri

Mahfud Md mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.