TEMPO.CO, Pekanbaru - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menanggapi santai isu perombakan kabinet yang hingga kini kian santer terdengar. Yasonna tidak mempersoalkan jika nantinya dia masuk jajaran menteri yang bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo.
"Itu hak prerogatif presiden," kata Yasonna setelah meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Khusus Narkoba Kelas III Rumbai, Pekanbaru, Jumat, 15 April 2016.
Yasonna mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal perombakan tersebut. Sebab, hanya presiden yang bisa menilai dan mengetahui kinerja para menterinya. "Kita tidak boleh menilai, hanya presiden yang tahu kinerja menterinya," ucapnya.
Baca: Soal Reshuffle, PAN Hanya Tunggu Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menuturkan rencana perombakan kabinet masih dibahas bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembahasan itu menyangkut komposisi menteri yang akan diputuskan dalam perombakan kabinet jilid kedua.
Namun Jokowi tidak menyebutkan kapan perombakan kabinet dilakukan. Presiden menyatakan pertimbangan utama melakukan perombakan kabinet adalah kinerja para menterinya. Menurut Jokowi, mengevaluasi menteri dilakukan tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, dan secara berkelanjutan.
Dia membenarkan adanya pertemuan dengan sejumlah menteri dalam beberapa hari terakhir secara khusus. Namun pemanggilan itu tidak berkaitan dengan rencana perombakan kabinet. Jokowi menegaskan, merupakan hal yang lumrah bila presiden memanggil menterinya.
RIYAN NOFITRA
