Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontras Tolak Rekonsiliasi tanpa Proses Hukum  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Seorang mahasiswa mengangkat papan dengan foto-foto korban Semanggi I usai acara peringatan 15 tahun tragedi Semanggi di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Rabu (13/11). TEMPO/Seto Wardhana
Seorang mahasiswa mengangkat papan dengan foto-foto korban Semanggi I usai acara peringatan 15 tahun tragedi Semanggi di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Rabu (13/11). TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.COJakarta - Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat melakukan aksi Kamisan ke-436 di depan Istana Negara, Kamis, 24 Maret 2016. Mereka menuntut pemerintah melakukan proses hukum terhadap pelanggaran HAM sebelum melakukan rekonsiliasi.

"Bagi kami, rekonsiliasi tak jadi masalah, asalkan ada proses hukum. Siapa yang bersalah diadili secara hukum," kata Maria Catarina Sumarsih, ibu keluarga korban kasus Semanggi I.

Aksi Kamisan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Kebenaran Internasional. Ada sekitar belasan orang yang ikut aksi. Mereka berasal dari aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta keluarga korban pelanggaran HAM berat, dari peristiwa Mei ‘98, Semanggi I, Semanggi II, kasus penculikan, hingga kasus Tanjung Priok. Dalam aksinya, mereka berpayung hitam berdiri di seberang Istana Negara.

Sumarsih mengatakan keluarga korban pelanggaran HAM berat tidak bisa menerima sikap pemerintah yang ingin begitu saja melakukan rekonsiliasi, tanpa proses hukum. Ini terkait dengan rencana Presiden Jokowi berpidato soal penyelesaian kasus HAM dengan rekonsiliasi pada 2 Mei mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aktivis Kontras, Tioria Pretty, mengatakan keinginan pemerintah melakukan rekonsiliasi tanpa kebenaran tidak bisa diterima. Rencana itu dikhawatirkan hanya pernyataan semata. "Apalagi hingga kini tidak ada pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM," tuturnya.

Kontras khawatir ide rekonsiliasi hanya rencana penghapusan dosa para petinggi militer atas peristiwa pelanggaran HAM. Ide rekonsiliasi semacam ini dianggap bisa berujung peniadaan pertanggungjawaban hukum.

AMIRULLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sikap Menteri Jokowi hingga Indef Soal Seruan Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu 2024

11 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sikap Menteri Jokowi hingga Indef Soal Seruan Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu 2024

Ekonom Indef menilai rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024 penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.


Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.


Cerita JK Soal Nelson Mandela dan Rekonsiliasi Aceh

25 September 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam diskusi Tuft University,  Massachusettes, Boston, 21 Setember 2018. Foto/Setwapres RI
Cerita JK Soal Nelson Mandela dan Rekonsiliasi Aceh

JK mengatakan sosok Nelson Mandela menginspirasi bansa Indonesia.


Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.


Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai fit and proper tes sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, 6 Desember 2017.  Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 6 jam, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI


KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017
KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.


Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Ilustrasi kekerasan. radiocacula.com
Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.


Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Koordinator Kontras, Yati Andriyani. TEMPO/Rezki A.
Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.


Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

29 Oktober 2017

Aktivis KontraS, Satrio Wirataru (kiri) dan Alex Argo Hernowo (kanan) menunjukan foto-foto bukti penyiksaan terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia di Kantor KontraS, Jakarta, 28 Maret 2015. KontraS menemukan fakta yang memperkuat dugaan adanya rekayasa kasus. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.


Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

24 Oktober 2017

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengantarkan ribuan kartu pos bergambar mendiang Munir untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Sekertariat Negara, Jakarta, 17 Januari 2017. Dalam ribuan kartu pos tersebut terdapat sejumlah tanda tangan masyarakat dari 20 daerah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

Komisi Kepresidenan dinilai akan memudahkan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.