TEMPO.CO, Makassar -- Sekitar 200 raja se-Nusantara dan beberapa negara tetangga diagendakan menghadiri penandatanganan prasasti melawan terorisme, narkotika, dan korupsi di Hotel Arya Duta, Kota Makassar, Sabtu, 26 Maret.
Sejumlah pejabat negara diagendakan mengikuti kegiatan tersebut, termasuk Presiden Joko Widodo. "Kalau tidak ada halangan atau keluar negeri, Presiden Jokowi akan hadir," kata ketua panitia kegiatan, Andi Jamal Kamaruddin, Rabu, 23 Maret.
Jamal menuturkan pihaknya telah menerima konfirmasi kehadiran ratusan raja se-Nusantara. Di antaranya, dari Kerajaan Mempawah (Kalimantan Barat), Kerajaan Aceh, Kerajaan Lombok, Kerajaan Ternate, Kerajaan Blambangan (Jawa Timur) dan Kerajaan Raja Ampat. "Intinya, dari Sabang sampai Merauke," ucap dia.
Lalu, dari luar negeri, kata Jamal, ada dari Kerajaan Malaysia, Kerajaan Singapura dan Kerajaan Brunei Darussalam. Jamal menyebut pihaknya juga mengundang sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Pariwisata, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Polri, Panglima TNI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Badan Narkotika Nasional.
"Begitu pula pejabat daerah, seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Polda serta Panglima Kodam telah diundang dan beberapa di antaranya sudah konfirmasi siap hadir," ujar dia.
Dalam pertemuan ratusan raja se-Nusantara, Jamal menyebut acara utamanya berupa pembahasan dan penandatangan Piagam Makassar berupa ikrar bersatu para raja. Setelahnya, dilakukan penandatangan prasasti untuk memerangi terorisme, narkotika dan korupsi. "Raja se-Nusantara berkomitmen membantu pemerintah memerangi kejahatan luar biasa itu. Dewan adat resah dengan tiga kejahatan yang kian mengancam tersebut," katanya.
Raja Tallo ke-19 sekaligus Mangkubumi Kerajaan Gowa, I Paricu Muhammad Akbar Sultan Aliyah Daeng Manaba Karaengta Tanate, mengatakan sejauh ini sudah hampir seratus raja se-Nusantara yang mengkonfirmasi kehadirannya. "Tentunya akan terus bertambah karena saya belum cek di kepanitiaan. Kalau dari luar negeri, pihak Kerajaan Singapura sudah memastikan kedatangannya," kata Sultan Aliyah-sapaan akrabnya.
Sultan Aliyah mengatakan untuk kehadiran Presiden Jokowi diakuinya belum bisa dipastikan seratus persen. Tapi, pada dasarnya komunikasi antara pihaknya dengan bagian protokoler istana, Presiden Jokowi disebutnya mendukung kegiatan itu dan siap hadir.
"Kami tidak bisa menjamin kehadiran Presiden Jokowi. Semoga saja tidak ada hambatan, bencana ataupun tugas penting ke luar negeri sehingga bisa hadir," ujarnya.
Dewan Adat Kerajaan Tallo yang tergabung dalam Dewan Adat Nusantara, Sultan Aliyah menyebut juga telah menghadap kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, beberapa waktu lalu. Menteri Puan diklaimnya siap hadir bila tidak ada halangan. "Kegiatan itu juga untuk bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian kerajaan dan kesultanan di Indonesia," tuturnya.
Kerajaan Tallo, menurut Sultan Aliyah, terus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk melawan terorisme, narkotika dan korupsi yang merusak dan membahayakan NKRI. Dalam agama dan adat istiadat, Sultan Aliyah menyebut aksi terorisme, narkotika dan korupsi, sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia.
Lebih jauh, Sultan Aliyah mengatakan menyebut dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga akan memperkenalkan pasukan pemberani 'to warani' untuk mengawal jalannya pemerintahan dan penegak hukum.
"Khusus Kerajaan Tallo, kami siapkan 600 orang yang siap melakukan kontrol sosial dan membantu pemerintah untuk memerangi terorisme, narkotika dan korupsi," tutur dia.
Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, mengapresiasi dan mendukung acara itu lantaran memiliki tujuan yang luhur. Barung menyebut terorisme, narkotika dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mesti diperangi bersama-sama. Kepolisian berharap dari kegiatan itu, perang melawan kejahatan luar biasa itu bisa ditularkan ke seluruh komponen masyarakat.
TRI YARI KURNIAWAN
