TEMPO.CO, Sinjai - Puluhan warga Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Selasa, 22 Maret 2016, menggelar aksi demonstrasi. Mereka memprotes ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tak kunjung memperbaiki jalan di desanya yang telah rusak sejak puluhan tahun. Warga menanami puluhan pohon pisang di sepanjang jalan itu.
Salah seorang warga, Muhammad Tang, mengatakan aksi warga terpaksa dilakukan karena merasa keluhan warga diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Warga melalui Kepala Desa Lasiai sudah beruangkali memohon agar jalan segera diperbaiki.
Menurut Tang, jalan yang sangat penting bagi kelancaran aktivitas warga itu tidak bisa difungsikan. Jalan itu hanya menjadi tempat lalu lalang ternak warga, seperti sapi, kerbau dan kambing. “Sudah bertahun-tahun kami minta diperbaiki, kami sudah bosan karena hanya janji perbaikan, tapi tak pernah diwujudkan,” katanya.
Kepala Desa Lasiai, Ambo Tang, mendukung aksi demonstrasi warganya. Dia mengakui sudah sering menyampaikan keluhan warganya kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai. “Sebagai pimpinan di desa ini, saya sudah memperjuangkan aspirasi warga, tapi tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten Sinjai,” ujarnya.
Ambo mengatakan, kondisi jalan di desanya sudah sangat memprihatinkan. Meski sudah puluhan tahun mengalami kerusakan, tapi tidak ada tanda-tanda akan diperbaiki. “Kami meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai, karena jalan di desa sangat dibutuhkan oleh warga,” ucapnya.
Mayoritas warga Desa Lasiai yang berjumlah 2.300 jiwa mengandalkan penghasilannya dari sektor pertanian. Selain padi yang dihasilkan pada musim penghujan, juga jagung hingga semangka yang ditanam pada musim minim hujan. “Jalan desa sangat dibutuhkan sebagai akses ke kota untuk memasarkannya,” tutur Ambo,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Thaiyyeb Mappasere, mengatakan belum menerima laporan dari warga maupun Kepala Desa Lasiai. Dia membeberkan anggaran perbaikan jalan umum di Kabupaten Sinjai pada 2016 sebanyak Rp100 miliar, yang juga dikucurkan ke desa. "Memang tidak semua desa mendapatkannya karena disesuaikan kebutuhan berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)."
ANDI ILHAM
