TEMPO.CO, Surabaya- Sekitar 200 anggota ormas Pemuda Pancasila mendatangi kantor Metro TV Biro Jawa Timur di Jalan Ketampon nomor 118 Surabaya, Jumat, 18 Maret 2016. Mereka sempa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor, namun dihalang-halangi aparat keamanan. Metro TV akhirnya menerima perwakilan Pemuda Pancasila untuk berdialog.
Saat perwakilan Pemuda Pancasila sedang berdialog, di luar kantor, massa menempelkan selebaran di kaca kantor Metro TV dengan tulisan, “Metro Tivu tukang pelintir berita”, dan “Metro TV jangan jadi Metro Tivu." Pengunjuk rasa juga menyemprot dengan cat beberapa bagian kantor tersebut.
Koordinator pengunjuk rasa Rohmat Amrullah mengatakan kedatanga Pemuda Pancasila untuk memperingatkan Metro TV agar menyajikan berita yang berimbang. Pemuda Pancasila menilai berita Metro TV cenderung condong pada pihak-pihak tertentu sehingga merugikan kelompok yang berseberangan. “Khususnya tentang kasus dana hibah Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur Metro TV tidak berimbang," tutur Rohmat.
Dalam kasus dana hibah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka. La Nyalla, yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, diduga menggunakan dana hibah Rp 5 miliar untuk membeli saham perdana Bank Jatim pada 2012. La Nyalla juga dikenal sebagai pembina Pemuda Pancasila Jawa Timur.
Menurut Rohmat, dalam kasus La Nyalla, Metro TV menayangkan visual lama sehingga tidak sinkron dengan kondisi kekinian. Visual itu, kata dia, diambil saat perkara sedang bergulir. “Ini bentuk pembodohan dan bentuk propaganda bagi kepentingan tertentu,” kata dia.
Pada dasarnya, kata Rohmat, Pemuda Pancasila sangat menghargai prinsip-prinsip kebebasan pers. Namun dia berharap kebebasan itu dapat memberikan informasi yang akurat dan bebas intervensi. “Sehingga dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Stasiun Metro TV Jawa Timur Akhsanul Atok berujar pemberitaan soal dana hibah Kadin Jawa Timur sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Metro TV, kata dia, telah menjunjung asas praduga tak bersalah. Dia membantah visual yang ditayangkan tendensius. “Proses hukum yang terjadi harus diketahui publik, dan kami sajikan secara utuh mulai proses awal hingga akhir,” kata dia.
Namun bila Pemuda Pancasila merasa dirugikan, Atok mempersilakan mereka menyampaikan keberatan tersebut kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. “Kami sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik,” ucapnya.
MOHAMMAD SYARRAFAH
