Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Program Tito Karnavian dalam Menghadapi Teroris  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Irjen Pol Tito Karnavian mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tempo/ Aditia Noviansyah
Irjen Pol Tito Karnavian mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tempo/ Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan, untuk mengawali tugas barunya, ia akan menata pembagian tahanan teroris. Tito akan memisahkan terpidana teroris berdasarkan klasifikasi perannya. Cara ini bertujuan mempersempit komunikasi teroris dengan jaringannya.

"Selama ini belum efektif itu. Buktinya, masih jebol," kata Tito setelah berdiskusi di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2016. Tito mengatakan beberapa kasus terorisme direncanakan dari balik jeruji besi. 

Tito mencontohkan pelatihan paramiliter di Aceh yang pernah ia tangani. "Pelatihan itu dirancang para tokohnya di Penjara Cipinang, seperti Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurahman, dan Iwan Darmawan atau Rois," ujarnya.

Teror bom di Jalan Thamrin pada Januari lalu, menurut Tito, dirancang di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. "Nah, ini kan berarti ada yang belum berjalan," tutur Tito, yang sedang memikirkan sebuah penjara dengan pengamanan maksimal bagi narapidana teroris. 

"Harus ada penjara tersendiri, yang maximum security, sampai mereka tak punya akses ponsel, Internet, atau alat komunikasi lain," kata Tito sembari menambahkan akan lebih dulu mempelajari program yang disusun BNPT untuk satu tahun ini, apakah program itu sudah memadai dan sesuai dengan konsep yang akan diterapkan nanti.

Masalah lain terorisme, kata Tito, adalah soal rehabilitasi dan deradikalisasi. Program ini akan menyasar pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan dan yang sudah bebas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, perlu ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan rehabilitasi dan deradikalisasi. "Satgas khusus itu tugasnya melakukan penegakan dan pembinaan kepada mereka sehingga nantinya kita harapkan paham radikal itu tidak berkembang," ucapnya.

Dari aspek penegakan hukum, BNPT akan memperkuat kemampuan deteksi dengan koordinasi intelijen dan satgas, termasuk deteksi teknologi informasi intelijen dan perangkat lunak analisis terbaru. BNPT juga akan meningkatkan kemampuan penyidikan secara ilmiah serta kemampuan penindakan.

"Yang pasti, BNPT harus memperkuat sinergi dengan melibatkan stakeholder. Termasuk menyatukan internal di Polri, juga TNI, agar pencegahan terorisme itu bisa lebih masif dan terarah," katanya. Tak kalah penting, memperkuat kerja sama internasional mengingat terorisme sudah menjadi masalah global, terutama terkait dengan ISIS.

Mantan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution percaya terhadap rencana Tito. Menurut dia, Tito memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan terorisme sehingga akan membawa BNPT lebih baik lagi di masa mendatang. "Beliau seperti kembali ke rumah di BNPT ini karena yang bersangkutan salah satu 'bidan' dalam kelahiran BNPT," ucapnya.

YOHANES PASKALIS | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Timur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia

4 hari lalu

Pemandangan menunjukkan drone atau rudal berlomba-lomba mencari sasaran di lokasi yang dirahasiakan di Israel utara, awal 14 April 2024. Menurut IDF tentara Israel pada awal 14 April Iran meluncurkan rudal dari wilayahnya menuju wilayah Negara Israel. IDF menyerukan masyarakat untuk waspada dan bertindak sesuai dengan pedoman Home Front Command. EPA-EFE/ATEF SAFADI
Timur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) meminta Polri mewaspadai aktifnya sel terorisme di Indonesia saat konflik Timur Tengah memanas


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

8 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

10 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

22 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

22 hari lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


BNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

22 hari lalu

BNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

23 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

23 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

30 hari lalu

Kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem satu arah menuju jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Desember 2023. Menurut Satlantas Polres Bogor sebanyak 5.819 kendaraan yang masuk Puncak kawasan puncak pada libur Natal 2023, jumlah tersebut dihitung dari pukul 05.02 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan jumlah 3.138 kendaraan roda dua, 2.509 roda empat dan bus truk 172 kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

Cianjur akan bergabung dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) usai ibu kota pindah ke IKN sesuai RUU DKJ.


Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

30 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia mengklaim Pemilu 2024 ini lebih sejuk daripada 2019.