TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan sejumlah poin yang perlu dibahas sebelum dialog nasional Papua diadakan. Berikut poin usulan Tim kajian yang disampaikan dalam media briefing di gedung LIPI, Senin, 14 Maret 2016.
Lima alasan mendesak yang mendorong perlu segera diadakan dialog nasional:
1. Papua sebagai elemen penting jati diri bangsa Indonesia berpotensi mengancam integrasi nasional.
2. Masih adanya ketidakpercayaan (distrust) dan kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam merespons persoalan Papua dan solusinya.
3. Kompleksitas persoalan Papua semakin tinggi terkait dengan eksternalisasi isu Papua, meluasnya kekerasan, dan eksploitasi sumber daya ekonomi.
4. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang tidak optimal. "Sejak diberlakukan sampai sekarang belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus," kata Adriana Elisabeth, Ketua Tim Kajian.
5. Dominasi penyelesaian masalah secara top-down sehingga aspirasi masyarakat Papua tidak terakomodasi.
Baca juga: LIPI Minta Jokowi Gelar Dialog Nasional Papua Tahun Ini
Perlu beberapa rangkaian dialog pendahuluan yang dapat dilakukan secara paralel:
1. Dialog antara Presiden dan tiga pilar di Papua, yakni pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat, serta Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat.
2. Dialog antarkementerian dan lembaga pemerintah.
3. Dialog antarelemen masyarakat Papua.
4. Dialog sektoral yang secara khusus membahas isu sektoral tertentu, misalnya isu pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah dan masyarakat Papua, Adriana menjelaskan, harus terlebih dulu menentukan dan menyetujui tujuan utama dialog nasional. Menurut LIPI, tujuan dialog nasional adalah memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat Papua berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjamin kepastian tercapainya pemenuhan hak asasi manusia dalam berbagai aspek.
Baca juga: LIPI Usul Dialog Papua, ULMWP: Tidak dalam Konteks NKRI
"Tahap selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam dialog, agenda dialog, mekanisme, dan mediator dialog," kata Adriana.
Dialog nasional Papua yang inklusif melibatkan pihak-pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok perempuan, partai politik, TPN/OPM, dan diaspora Papua.
MARIA RITA
