TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I atau Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menanggapi sikap Israel yang melarang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi masuk ke Ramallah, Palestina. Retno bermaksud melantik Konsul Kehormatan (Konhor) Indonesia pertama untuk Palestina, Maha Abu-Shusheh, yang berkedudukan di Ramallah, Palestina, Minggu, 13 Maret 2016.
"Jangan mundur, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh mundur karena itu amanat UUD," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 Maret 2016.
Hasanudin berujar, penolakan itu merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi Indonesia. "Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut, ada cara lain," katanya.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah saat ini yang dengan berani memboikot produk Israel sebagai wujud sikap mendukung Palestina. "Mungkin perlawanan atas sikap kita," tuturnya.
Seperti dilansir media di Israel, Ynetnews.com, larangan terhadap Menteri Retno diduga karena Indonesia menolak bertemu para pejabat Israel di Yerusalem. Pelantikan konsul kehormatan ini merupakan wujud pemenuhan janji pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan otoritas Palestina. Selain itu, untuk menyatakan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Adapun Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah sangat berfokus pada isu Palestina sejak kampanye Presiden RI pada 2014. Jokowi saat itu juga berjanji akan membuka kantor diplomatik di Ramallah untuk menunjukkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Jokowi kembali menekankan hal itu pada pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta pekan lalu. Ia menunjuk perwakilan dari Palestina, Maia Abu Shusha, menjadi wakil kehormatan Indonesia untuk Otoritas Palestina.
Jokowi berharap Abu Shusha akan memperkuat hubungan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendorong pariwisata serta pertukaran bisnis kedua negara. Dia juga akan bertugas membantu wisatawan Indonesia yang bepergian ke wilayah Palestina.
GHOIDA RAHMAH