Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suku Dayak Terbelah Soal Meratus Jadi Taman Nasional

image-gnews
Jalur memasuki daerah Pantai Sukamade di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Banyuwangi. Tempo/Rully Kesuma
Jalur memasuki daerah Pantai Sukamade di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Banyuwangi. Tempo/Rully Kesuma
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Komunitas suku Dayak di Kalimantan Selatan tidak satu suara mengenai wacana untuk menjadikan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional.

Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan, Difriadi Darjat, mendukung penuh upaya perubahan status itu. Dengan status taman nasional, kata Darjat, pemerintah berkewajiban melindungi keanekaragaman ekosistem di Pegunungan Meratus.

Penetapan taman nasional dinilai penting seiring meluasnya perkebunan sawit dan tambang batu bara yang mengepung gugusan Meratus. Namun, dukungan itu bersyarat. “Hak tanah ulayat suku Dayak di Pegunugan Meratus harus dikeluarkan dulu dari zona taman nasional,” kata Difriadi Darjat kepada Tempo, Kamis 25 Februari 2016.

Menurut dia, pemerintah mesti menjamin kehidupan suku Dayak yang mendiami lereng gugusan Pegunungan Meratus. Menurut Darjat, suku Dayak tetap berhak berkembang dan lestari meski wilayah Meratus telah berubah status.

Difriadi mengingatkan putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 tentang pengakuan hutan adat. Putusan itu, kata dia, menjamin kepastian legal hak-hak masyarakat adat atas hutan adat demi mewujudkan kesejahteraan suku asli. “Ada zona tertentu untuk masyarakat Dayak bisa berkembang. Bukan mendukung pengusaha (sawit),” kata Difriadi.

Adapun Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Kalimantan Selatan, Dana Lumur, menolak usulan status taman nasional. Menurut Lumur, status taman nasional akan mengancam nasib ribuan suku Dayak yang turun temurun mendiami lereng-lereng Pegunungan Meratus. “Kami tinggal di tengah hutan, mencari makan di hutan, bikin rumah di lereng Meratus. Hutan identik (sebagai) tempat tinggal kami.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Status taman nasional, kata dia, bakal melarang Suku Dayak menjamah Pegunungan Meratus untuk mencari hasil buruan, memanen rotan, dan hasil bumi lain.

Ia mengakui suku Dayak Meratus masih berburu hewan di belantara Meratus. Namun, Dayak Meratus sebatas memburu binatang seperti babi hutan, musang, dan sebagian rusa. “Kami enggak berburu binatang yang benar-benar dilindungi.”

Lumur berharap pemerintah membicarakan lebih dahulu sebelum mengubah Pegunungan Meratus menjadi taman nasional. Ia bahkan mendesak rencana itu dibatalkan karena bertentangan dengan semangat putusan MK Nomor 35 Tahun 2012.

Ketua Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPRD Kalimantan Selatan, Zulfa Asma Vikra, sebelumnya berencana menjadikan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Dengan status ini diharapkan keanekaragaman ekosistem tetap lestari di gugusan pegunungan yang membentang dari Kabupaten Tabalong hingga Kotabaru itu. “Kami sebatas mengusulkan dengan dukungan pemerintah daerah dan DPRD, pusat yang menentukan zona-zona mana saja yang layak dijadikan taman nasional.”

DIANANTA P. SUMEDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

3 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.


Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

19 jam lalu

Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) mengamuk dan mengalami gigi taring patah karena mengigit kandang besi saat masuk perangkap di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Minggu, 4 Februari 2024. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mengevakuasi seekor Harimau Sumatera berjenis kelamin betina, setelah masuk ke kandang jebak yang dipasang karena sebulan terakhir mendapatkan laporan hewan dilindungi itu memakan ternak warga. ANTARA/Iggoy el Fitra
Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

Saat sedang pergi ke hutan atau gunung dan bertemu harimau, sebaiknya jangan panik. Berikut beberapa tips menyelamatkan diri saat bertemu harimau.


Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

15 hari lalu

Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu 15 Januari 2022. ANTARA/HO-UPT Damkar Bintan Timur
Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

Kebakaran hutan kerap terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana cara mengantisipasinya?


Bagaimana Detail Deforestasi dan Perubahan Lahan Proyek IKN Nusantara yang Direkam NASA

15 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Bagaimana Detail Deforestasi dan Perubahan Lahan Proyek IKN Nusantara yang Direkam NASA

Dua foto satelit NASA menggambarkan perubahan lahan dan hutan di lokasi proyek IKN Nusantara. Memantik kekhawatiran dampak deforestasi.


Foto Satelit NASA Soroti Penyusutan Kawasan Hutan Kalimantan Akibat Pembangunan IKN

18 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Foto Satelit NASA Soroti Penyusutan Kawasan Hutan Kalimantan Akibat Pembangunan IKN

NASA menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Ahli Lingkungan IPB Hitung Kerugian Akibat Aktivitas Tambang oleh PT Timah Capai Rp 271,06 Triliun

28 hari lalu

Ahli Lingkungan menjelaskan lokasi tambang timah saat konferensi pers dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 di Provinsi Bangka Belitung, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ahli Lingkungan IPB Hitung Kerugian Akibat Aktivitas Tambang oleh PT Timah Capai Rp 271,06 Triliun

Aktivitas tambang timah oleh PT Timah dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.


TNI Kuasai Markas KKB OPM di Maybrat Papua Barat Daya, Amankan Amunisi, Teleskop, dan Kartu KIS

49 hari lalu

Lima rumah markas TPNPB-OPM di Maybrat, Papua Barat, hancur akibat diserang oleh TNI-Polri. Sumber: TPNPB-OPM
TNI Kuasai Markas KKB OPM di Maybrat Papua Barat Daya, Amankan Amunisi, Teleskop, dan Kartu KIS

Penguasaan terhadap markas KKB OPM oleh TNI itu terjadi setelah seminggu melakukan pencarian terhitung sejak 21 Januari 2024.


Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017-20221

53 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017-20221

Sebelumnya, Menteri Siti Nurbaya mengatakan deforestasi 12,5 juta hektare yang dicatat oleh Global Forest Watch tidak sesuai fakta di lapangan.


7 Hal yang Dilarang saat Safari ke Hutan untuk Melihat Satwa Liar

53 hari lalu

Potret anak badak Sumatera berjenis kelamin jantan yang lahir pada Sabtu, 25 November 2023. Anak badak Sumatera itu lahir dari induk bernama Delilah di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas (SRS TNWK), Lampung. Dok KLHK
7 Hal yang Dilarang saat Safari ke Hutan untuk Melihat Satwa Liar

Safari hutan untuk bertemu dengan satwa liar perlu kehati-hatian dan tanggung jawab tinggi supaya tidak merugikan individu atau satwa yang ada.


Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

54 hari lalu

Seorang warga mencari kepiting di kawasan mangrove Desa Simandulang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Kamis 14 Desember 2023. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Bahagia Giat Bersama melakukan pelestarian mangrove seluas 25 hektare untuk mempertahankan fungsi ekosistem mangrove Indonesia diakui dunia sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, perlindungan kawasan pesisir, pencegahan abrasi dan tempat hidup  biota laut serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .ANTARA FOTO/Yudi
Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.