Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditolak Studi Banding, Ridwan Kamil Sesalkan Pemkot Surabaya

Editor

Zed abidien

image-gnews
Ridwan Kamil memberi sambutan saat peresmian jalur pedestrian di area factory outlet Jalan RE Martadinata, Bandung, 28 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia
Ridwan Kamil memberi sambutan saat peresmian jalur pedestrian di area factory outlet Jalan RE Martadinata, Bandung, 28 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyesalkan sikap Pemerintah Kota Surabaya yang mengacuhkan kunjungan kerja Wakil Wali Kota Bandung dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pekan lalu.

"Saya sebenarnya baik-baik saja. Cuma saya menyesalkan," kata Ridwan Kamil saat ditemui seusai pembahasan usulan program dan anggaran 2017 di Hotel Holiday Inn, Dago, Kota Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.

Ridwan Kamil menambahkan, Pemerintah Kota Bandung tidak pernah melakukan penolakan kepada pemerintah kabupaten atau kota yang ingin bertukar ilmu atau melakukan kunjungan kerja. "Kita biasa terima studi banding dari banyak tempat. Sekalinya kita di sana kita ditolak, saya tidak tahu alasannya," tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, pada Desember 2015 lalu Pemkot Bandung dengan tangan terbuka menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Surabaya yang ingin belajar manajemen pembagian beras untuk orang miskin.

"Desember 2015 kita menerima tim Pemkot Surabaya yang ingin studi banding manajemen raskin karena kita juara se-Jawa Barat karena bisa gratis. Tidak ada masalah, kita mah mau terima siapa saja belajar ke Bandung. Silakan, ilmu mah hanya sementara," tuturnya.

Hingga saat ini, Ridwan Kamil masih menunggu penjelasan dari Pemerintah Kota Surabaya ihwal penolakan kunjungan kerja Wakil Wali Kota Bandung dan 8 pejabat Dinas Pelayanan Pajak.

"Tanya ke Pemkot Surabaya masalahnya apa? Saya tidak mau berburuk sangka hanya menyesalkan saja. Pak Oded sudah jauh-jauh ke sana tidak dapat hasil," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku telah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Pemerintah Kota Surabaya saat melaksanakan kunjungan kerja pekan lalu.

Oded mengatakan, pada saat melaksanakan studi banding bersama Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Pemerintah Surabaya menolak kunjungan kerja tersebut tanpa alasan jelas. "Saya sudah sampai ke Surabaya, alasannya tidak ada yang jelas," kata Oded.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut Oded menjelaskan, tujuan kunjungan kerja bersama 8 orang pejabat Pemerintah Kota Bandung ke Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk meminta kiat-kiat dari Pemerintah Kota Surabaya agar bisa sukses dalam meningkatkan dan mengelola penerimaan pajak.

"Yang ingin dipelajari adalah berbagai aspek pajak. Karena kita tahu dan dapat informasi mereka (Pemkot Surabaya) luar biasa besar pendapatannya. Dari berbagai hal mereka lebih baik kita akui," tuturnya.

Tapi sayang, Oded dan 8 pejabat Pemerintah Kota Bandung lainnya terpaksa pulang dengan tangan hampa. Padahal, prosedur surat menyurat resmi untuk melaksanakan kunjungan kerja kepada Pemerintah Surabaya sudah dilakukan dengan alur yang benar.

Oded mengakui jika surat izin permohonan untuk melakukan studi banding pajak mendapat respon dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani alias Risma. Namun, respon dari Risma hanya sekadar perhatian saja, tanpa ada mandat pendampingan dari anak buahnya.

"Seperti biasa, kalau mau kunjungan kerja kita pasti bikin surat. Surat sudah sampai, cuma disposisi dari ibu wali kota hanya berbentuk UMP (untuk menjadi perhatian) itu saja bahasanya. Sehingga semua SKPD tidak ada yang mau menerima kita," tuturnya.

Meski pulang ke Bandung tanpa mendapatkan hasil, Oded mengaku tidak kecewa. Dia bahkan memerintahkan kepada seluruh bawahannya agar selalu menerima kunjungan kerja dari pemerintah kota atau kabupaten manapun tanpa pandang bulu.

"Ah, tidak perlu balik lagi ke sana (Surabaya). Arahan saya sudah disampaikan, kita tidak boleh ada dendam seperti itu. Justru ketika mereka datang ke sini saya wanti-wanti agar terima dengan baik," ujar Oded.

PUTRA PRIMA PERDANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Polisi Buktikan Kecurangan di SPBU
Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

Berita terkini bisnis pada Rabu petang, 27 Maret 2024, dimulai dari cerita mantan pengelola pom bensin soal tuyul SPBU.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

2 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim

2 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim

Jokowi mengungkapkan sekitar 12 tower hunian bagi PNS/ASN di IKN dijadwalkan akan selesai pada Juli mendatang.


PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

Tempat tinggal ASN dan PNS di IKN berupa apartemen dengan tiga kamar. Ada 12 tower yang selesai pada Juli nanti.


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.