TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia. Menurut dia, jika pertumbuhan ekonomi naik di atas 6 persen, anggaran TNI bisa mencapai Rp 250 triliun atau 1,5 persen dari produk domestik bruto.
"Anggaran TNI pada tahun sebelumnya 0,89 persen dari PDB. Sekarang paling tidak 1,1 persen," kata Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai Penguatan TNI di Kantor Presiden, Selasa, 22 Februari 2016. "Kalau ekonomi naik di atas 6 persen, anggaran akan mencapai 1,5 persen atau Rp 250 triliun."
Presiden memerintahkan seluruh menteri mulai menyiapkan peningkatan anggaran untuk TNI. Selain itu, Presiden mengingatkan harus ada perencanaan yang rinci dan matang dalam penggunaan anggaran TNI. "Anggaran harus tepat guna dan terdesain dari awal," katanya. Jokowi mengatakan perencanaan yang matang diperlukan karena menjadi awal pembangunan strategi kekuatan nasional.
Siang ini, Presiden menggelar rapat terbatas mengenai penguatan TNI. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menilai pentingnya melakukan penguatan TNI, termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Sekarang ketahanan dan pertahanan menjadi sangat penting. Maka postur penguatan TNI menjadi materi bahasan khusus Presiden," katanya.
Pramono mengatakan Presiden ingin mengidentifikasi seberapa besar kekuatan yang dimiliki TNI untuk menjaga keamanan negara. Dalam era global, kata Pramono, Presiden memandang kekuatan TNI mencerminkan kekuatan sebuah negara. "Dalam konteks itulah diperlukan TNI dan alutsista yang kuat serta prajurit yang siap tempur," katanya.
Hingga kini rapat terbatas masih berlangsung dan dihadiri sejumlah menteri, seperti Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
ANANDA TERESIA
