PPP Kembali ke Muktamar Bandung, Romi Minta Rapat Pleno

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  Muhammad Romahurmuziy meminta DPP PPP segera menggelar rapat pleno. Rapat tersebut wajib dilaksanakan sebagai salah satu upaya konsolidasi menuju muktamar islah.

"Dalam rapat itu, DPP perlu mengumumkan hal ini secara internal kepada seluruh jajaran DPP,  DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) ke bawah, agar tercipta keseragaman pemahaman," ujar Romahurmuziy dalam keterangan persnya pada Kamis, 18 Februari 2016.

Romi--sapaan akrab Romahurmuziy--juga mengatakan rapat tersebut perlu dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis ke depan. "Tentu dalam rangka penyatuan kembali seluruh elemen PPP, sebagaimana langkah-langkah yang diamanatkan Mahkamah PPP," ucapnya.

Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kembali susunan komposisi DPP PPP hasil Muktamar Bandung, menurut Romi, dapat memudahkan islah PPP seutuhnya. "Pintu islah terbuka lebar dengan adanya komando tunggal kepemimpinan partai," tuturnya.

Romi pun berharap semua kader PPP kembali bersatu, kompak, dan menjaga suasana organisasi agar tetap kondusif. Ia juga meminta para kader menunggu instruksi selanjutnya dari pimpinan partai. "Seraya tetap berserah diri dan berdoa kepada Allah SWT," kata Romi.

Pada Rabu kemarin, Menteri Hukum Yasonna Laoly mengesahkan kembali susunan komposisi DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Kepengurusan itu disahkan dengan masa bakti enam bulan.

Kepengurusan PPP yang diketuai Suryadharma Ali dengan Jenderal Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal itu diminta segera membentuk panitia penyelenggara muktamar atau muktamar luar biasa demi menyelesaikan konflik di tubuh PPP.

Dalam penutupan Silaturahmi Nasional PPP pada 6 Februari lalu, Mahkamah PPP merekomendasikan digelarnya muktamar islah selambat-lambatnya April mendatang. Selain itu, muktamar islah harus dilaksanakan dua kubu yang berkonflik, yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz, yang didahului musyawarah kerja nasional.

ANGELINA ANJAR SAWITRI