TEMPO.CO, Malang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang menolak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang ditetapkan jatuh pada hari ini, Selasa, 9 Februari 2016. Mereka menyerukan kepada Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu agar tak menyediakan anggaran untuk peringatan HPN tersebut.
Mereka berharap anggaran dialihkan untuk kepentingan publik pada sektor pendidikan dan kesehatan. "AJI Malang tak terlibat peringatan HPN," kata Ketua AJI Malang Hari Istiawan, Senin, 8 Februari 2019.
AJI Malang, kata dia, menolak semua jenis kegiatan peringatan HPN terutama yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peringatan HPN dianggap hanya menghamburkan uang rakyat. Kegiatan itu juga dinilai tak berdampak langsung terhadap kemajuan pers di Indonesia. "Media harus menjaga independensinya," ujar Hari.
Sebagai bagian dari pilar demokrasi, kata Hari, pers harus tetap menjadi anjing penjaga. Mengawasi setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan.
Hari juga menuntut Dewan Pers dan Presiden agar meninjau ulang HPN sesuai sejarah pers Indonesia. Menurut dia, HPN ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. HPN dipilih 9 Februari berdasar hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Namun, dari pelacakan sejarah, kata dia, ada organisasi wartawan pada masa kolonialisme jauh sebelum PWI lahir. Dia menunjuk Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori Mas Marco Kartodikromo pada 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). "PWI sendiri baru lahir pada 9 Februari 1946."
Selain itu, Hari berpendapat, kebangkitan pers nasional jauh dipelopori sejak masa kolonialisme dengan terbitnya koran Bataviasche Nouvelles di Jakarta pada 1744-1746. Kemudian, pada 1900, Abdul Rivai menerbitkan koran berbahasa melayu, Pewarta Wolanda, dan kembali menerbitkan koran berbahasa Melayu, Bintang Hindia, pada 1902. Berikutnya, terbit Koran Medan Prijaji yang dipimpin Tirto Adhi Suryo pada 1 Januari 1907.
EKO WIDIANTO
