TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta demo buruh tidak sampai menyebabkan masalah yang lebih besar. Ia mempersilakan para buruh berdemo, tapi dengan tertib dan sopan.
"Buruh kan mengalami kesulitan kalau ekonomi turun, jangan pula demo sampai menyebabkan masalah lebih besar lagi. Silakan unjuk rasa, tapi dengan sopan dan baik. Karena itu untuk kepentingan buruh sendiri," katanya setelah menghadiri acara peluncuran ensiklopedi Yusril Ihza Mahendra di Gedung Bidakara, Sabtu, 6 Februari 2016.
Kalla mengatakan demonstrasi biasa dilakukan karena Indonesia adalah negara demokratis. Tapi ia mengingatkan agar demonstrasi tidak sampai melanggar hukum atau merusak keamanan.
"Kalau tidak, akan ditindak. Jangan merusak. Silakan demo, asalkan jangan merusak dan jangan halangi orang," ujarnya. Kalla juga menegaskan sikap ini demi kepentingan buruh sendiri.
Presiden KSPI dan FSPMI, Said Iqbal, sebelumnya mengatakan buruh berunjuk rasa untuk menyuarakan stop pemutusan hubungan kerja (PHK), tolak upah murah, dan cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Berdasarkan data KSPI dan FSPMI, 865 buruh PT Toshiba Consumer Products Indonesia di-PHK. Sebanyak 480 buruh PT Panasonic mengalami nasib serupa. Said memaparkan banyak pekerja saat ini terancam PHK. Pasalnya, sejumlah perusahaan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja karyawannya.
ANANDA TERESIA
