TEMPO.CO, Boyolali - Sebagian anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, yang mengaku sudah memiliki kartu identitas resmi sebagai penduduk Kalimantan Barat, meminta kepada pemerintah tidak dipulangkan ke daerah asalnya.
"Sebelum meninggalkan kampung halaman, kami sudah menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) ke kantor kecamatan untuk syarat mengurus surat keterangan pindah (SKP) di kabupaten," kata Siti Aminah, 48 tahun, Selasa, 2 Februari 2016.
Baca Juga:
Aminah adalah anggota Gafatar asal Lampung yang dipulangkan dari Ketapang, Kalimantan Barat. Ibu tiga anak itu masuk rombongan 1.281 anggota Gafatar yang diangkut menggunakan Kapal Motor Dharma Fery dan tiba di Asrama Haji Donohudan sejak Kamis pekan lalu.
Berbekal SKP, Aminah dan suaminya berangkat ke Ketapang dengan biaya pribadi pada Oktober 2015. "Sampai di Kalimantan, kami langsung mengurus perubahan KTP dan KK menggunakan SKP dari Lampung. Prosesnya cepat," kata ibu yang meninggalkan tiga anaknya di Lampung itu.
Aminah mengaku paham cara mengurus pindah KTP karena banyak sanak saudaranya di Lampung yang sudah lebih dulu pindah ke Kalimantan. Aminah meninggalkan tiga anaknya di Lampung karena mereka sudah mapan dengan pekerjaannya.
"Rumah tidak saya jual, tapi sertifikatnya sudah saya atas namakan anak-anak," kata Aminah. Berpengalaman menjadi petani di kampung membuat Aminah dan suaminya cepat beradaptasi saat menggarap lahan seluas 40 hektare yang dibeli secara kolektif (bersama 84 keluarga lain) di Ketapang.
Menurut Aminah, lahan pertanian di Ketapang sangat subur. Dia membandingkan dengan buah semangka di Lampung dan Ketapang, selisih beratnya mencapai sekitar 4 kilogram. "Warga setempat kebanyakan bekerja di pertambangan. Mereka menyebut kami warga trans (transmigrasi) mandiri," kata Aminah.
Aminah mengaku tidak tahu alasan pemerintah melarangnya kembali ke Ketapang. "Kami sudah resmi jadi penduduk Ketapang. Kami tidak pernah melanggar hukum. Kenapa harus dipindahkan ke Jawa dan akan dipulangkan ke Lampung," kata Aminah, yang mengaku sudah habis modal Rp 185 juta dari hasil menjual sawah dan kebunnya di Lampung.
Saat meninjau Asrama Haji Donohudan pada Ahad lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Jawa Tengah segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memulangkan warga yang ber-KTP Kalimantan Barat.
Kepala Sub-Bidang Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik Kesbangpol dan Linmas Jawa Tengah Haerudin mengatakan masih berupaya mengkonfirmasi tiga pemerintah provinsi agar menjemput ratusan warganya yang ditampung di Asrama Haji Donohudan sejak pekan lalu. Tiga provinsi itu adalah Kalimantan Barat, Lampung, dan Sumatera Utara.
"Dari Kalimantan Barat ada 346 orang, dari Lampung ada 166 orang, dari Sumatera Utara ada 126 orang. Mestinya mereka dijemput sejak Minggu lalu," kata Haerudin. Menurut salah satu pengikut Gafatar asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Zainudin, 346 orang yang ber-KTP Kalimantan Barat itu mayoritas pendatang.
Zainudin sudah mengurus perpindahan KTP dari Simalungun ke Ketapang. Gara-gara Gafatar jadi sorotan, KTP baru miliknya ditahan sampai 3 bulan dan belum jadi. Zainudin kini tidak memiliki KTP.
Sama dengan Aminah, Zainudin juga meminta dipulangkan ke Kalimantan Barat. "Saya bukan warga Simalungun lagi. KTP baru saya masih di Ketapang," kata Zainudin.
DINDA LEO LISTY
