TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan sikapnya yang mengkritik penulisan sejarah, terutama seputar tragedi 1965. Meski memiliki otoritas, Hilmar tidak mau serta-merta mengubah kurikulum sejarah tentang periode tersebut. Mengapa?
Berikut ini petikan wawancara Hilmar dengan tim Tempo yang dilakukan pada Selasa dua pekan lalu di ruang kerjanya.
Dengan latar belakang sebagai sejarawan, upaya apa yang akan Anda lakukan terkait dengan pelurusan sejarah 1965?
Posisi birokrasi adalah memfasilitasi perdebatan dan diskusi yang ada di masyarakat. Kritik saya terhadap penulisan sejarah 1965 bukan rahasia, semua orang tahu. Tapi kini saya bukan lagi sebagai peserta perdebatan. Yang ingin saya pastikan adalah perdebatan itu berlangsung secara baik.
Entah bentuknya konferensi, kongres, saya akan menyokong. Begitu banyak studi sejarah yang disusun, tapi tidak lengkap jika tidak melengkapinya dengan yang under represented atau perspektif korban. Kalau untuk pendidikan, jelas karena masuk kurikulum. Namanya bukan sejarah resmi, tapi sejarah untuk kepentingan pendidikan. Perdebatan itu tidak akan berhenti, termasuk soal kurikulum.
Jadi, Anda tak akan mengubah kurikulum yang ada?
Kalau yang diharapkan adalah pengubahan kurikulum karena otoritas, kita sama-sama tidak menginginkan itu. Saya tidak mau mengubah kurikulum karena otoritas yang saya miliki. Substansinya adalah otoritas tidak boleh memaksakan penulisan sejarah. Itu akan sama dengan kita melakukan hal yang secara prinsip kita tolak. Kegunaan otoritas adalah membuka ruang diskusi dan perdebatan.
Jadi otoritas jangan menjadi penentu penulisan sejarah. Itu yang sama-sama kita tentang dari zaman Orde Baru. Jadi, jangan mentang-mentang saya direktur jenderal, jadi harus begini penulisan sejarahnya. Wah, itu sama mengerikannya dengan Orde Baru.
Tapi, jika yakin bahwa sejarah 1965 melenceng, bukankah tak bisa didiamkan saja?
Saya sangat bersedia membuka jalan untuk pelurusan sejarah itu. Pasti saya lakukan. Bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa yang begitu traumatis dalam sejarah kita, bisa diajarkan kepada anak-anak dalam rangka memperbaiki ke depannya. Tak usah ragu soal itu. Tapi penulisan ulang sejarah itu bukan diskresi saya. Itu rumahnya di Pendidikan Dasar dan Menengah, ada asosiasi guru sejarah dan para stakeholder lain. Yang bisa dilakukan Direktorat Sejarah adalah mengumpulkan ahli dan membahas bersama.
TIM TEMPO
