Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belum S-1, Guru di Sampang Tak Boleh Mengajar

image-gnews
Guru di Purbalingga Tolak Sekolah Lima Hari.foto ilustrasi:Sejumlah guru melakukan aksi teatrikal bertema "Sang Pembebas" dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa, 25 November 2014. Aksi tersebut menggambarkan perjuangan guru dalam mendidik siswanya. [TEMPO/STR/Budi Purwanto; BPW2014112502](Komunika Online)
Guru di Purbalingga Tolak Sekolah Lima Hari.foto ilustrasi:Sejumlah guru melakukan aksi teatrikal bertema "Sang Pembebas" dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa, 25 November 2014. Aksi tersebut menggambarkan perjuangan guru dalam mendidik siswanya. [TEMPO/STR/Budi Purwanto; BPW2014112502](Komunika Online)
Iklan

TEMPO.CO, Sampang - Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dilanda dilema. Sebab, 2016 adalah saatnya melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Aturan ini mengharuskan seluruh tenaga pengajar berpendidikan minimal Diploma 4 (D-4) atau Strata 1 (S-1) pada 2016. 

“Mereka, yang belum diploma atau S-1, tidak diperkenankan mengajar lagi," kata Kepala Bidang Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Sampang Anwar Haryono, Sabtu, 23 Januari 2016.

Namun, kata Anwar, jika aturan ini diterapkan secara kaku di Kabupaten Sampang, ada ratusan guru yang tidak dapat mengajar. Data menyebutkan, sejak 2005 hingga 2015, tercatat sebanyak 559 guru di Sampang belum memenuhi syarat yang diamanatkan undang-undang, yaitu bergelar diploma atau S-1. "Dalam 10 tahun terakhir, kami gagal meningkatkan kualifikasi guru, khususnya guru PNS," ujarnya. 

Baca juga: Cerita Butet Kartaredjasa Soal Video Puja-puji Freeport

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Anwar, dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Dinas Pendidikan juga akan memberlakukan toleransi, yaitu guru yang belum sarjana, tapi telah mendapatkan program sertifikasi, tetap akan diperbolehkan mengajar. "Guru yang belum sarjana dan belum bersertifikasi akan diturunkan jadi pegawai administrasi atau tugas nonguru lainnya," ucapnya.  

Yang pasti, Anwar menambahkan, bila 559 guru tersebut langsung dinonaktifkan, akan berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Sebab, kata dia, hingga saat ini, Kabupaten Sampang masih kekurangan tenaga pendidik, khususnya yang berstatus PNS. "Ini membuat kami dilema," tuturnya. 

MUSTHOFA BISRI 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

2 hari lalu

Pelatihan Guru Samsung Innovation Campus Batch 5 (Samsung)
Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

Samsung menggelar program Teachers Training bagi guru dan dosen dalam program Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 5 2023/2024.


Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

14 hari lalu

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi  pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini  diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021  dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly
Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.


Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

25 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS


Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

25 hari lalu

Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (ANTARA/PGRI)
Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.


Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Jakarta, pada Sabtu 25 November 2023. ANTARA/Yashinta Difa
Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.


Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

25 hari lalu

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.


Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

Menurut FSGI, penggunaan dana Bos untuk makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan itu.


Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

25 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.


Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

26 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.


Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

27 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Kongres XXIII PGRI 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2024. Foto: Hendrik Yaputra
Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

Demi menghadiri acara PGRI, Jokowi mengaku menggeser jadwal membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang.