TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dibina dan dikembalikan ke daerah asalnya. Ia pun meminta pemerintah daerah menjaga agar tidak terjadi lagi pengusiran dan tindak kekerasan terhadap anggota Gafatar.
"Tak ada pengusiran dan perbuatan anarkistis bagi pengikut Gafatar. Kelompok Gafatar di daerah dibina dan dievakuasi ke daerah asal saja," kata Tjahjo melalui pesan pendek, Rabu, 20 Januari 2016.
Tindakan anarkistis terhadap anggota Gafatar mulai terjadi di daerah. Misalnya, Senin malam, 18 Januari 2016, satu unit mobil jenis Avanza, yang diduga milik salah seorang eks anggota Gafatar, dibakar di halaman kantor Bupati Mempawah, Kalimantan Barat. Mobil tersebut diduga milik mantan anggota Gafatar yang sedang bernegosiasi dengan pemerintah Mempawah karena diusir oleh warga setempat.
Saat itu, Bupati Mempawah Ria Norsan membenarkan jika sejumlah perwakilan eks Gafatar meminta waktu untuk mendiskusikan tuntutan massa. Tapi massa tetap mendesak agar mantan anggota Gafatar itu segera meninggalkan Mempawah.
Tindakan anarkistis warga juga diluapkan dengan membakar sembilan rumah anggota Gafatar di kawasan Monton Panjang, Mempawah. "Betul, sembilan rumah,” kata Ketua Gafatar Mahful Tumanurung melalui pesan pendek, Selasa, 19 Januari 2016.
Joko, 48 tahun, koordinator kelompok eks Gafatar di Desa Sedahan, Kabupaten Kayong Utara, mengaku bingung mau tinggal di mana setelah pengusiran oleh warga tersebut. "Kami menyerahkan keputusan kepada pemerintah karena kami tidak tahu mau pindah ke mana lagi. Sebab, sudah tidak punya apa-apa lagi," kata Joko.
Menurut Joko, ia pindah dari Lampung lantaran ingin mengembangkan pertanian dari lahan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Modal yang diperolehnya dari menjual lahan dan harta benda miliknya sudah digunakan untuk pindah dan bercocok tanam di Desa Sedahan.
Atas insiden ini, Tjahjo mengatakan telah memerintahkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo untuk berkoordinasi dengan pemerintah Mempawah. "Gubernur, aparat TNI, dan Polda sudah mencoba antisipasi masalah tersebut agar tak meluas," ucap Tjahjo.
Ia juga memerintahkan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejadian serupa terulang di daerah lainnya. "Kemendagri juga akan segera menggelar rakor dengan Kepala Satpol PP se-Indonesia," tuturnya.
TIKA PRIMANDARI