TEMPO.CO, Sidoarjo - Warga dua desa yang berdekatan dengan lokasi pengeboran milik Lapindo Brantas di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, mengaku, selama Lapindo melakukan eksploitasi, tidak ada bantuan sosial perusahaan (CSR) yang masuk ke warga.
"Adanya cuma Rp 500 ribu per desa. Itu pun hanya setahun sekali saat Agustus-an," kata Didik Fakhrudin, mantan Kepala Desa Banjarasri, Selasa, 12 Januari 2016. Dana sebesar itu, kata dia, tidak sebanding dengan apa yang didapat warga.
Dengan begitu, Didik menilai keberadaan sumur pengeboran milik Lapindo itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk warga Dusun Kaliwungu, Desa Banjarasri, yang hanya berjarak puluhan meter dari lokasi pengeboran baru. "Karena itu, sejak awal kami tolak."
M. Fauzi, Ketua RT 3 RW 2 Desa Kedungbanteng, mengatakan, sampai saat ini, kompensasi yang warga terima hanya kompensasi pengurukan. "Sedangkan kompensasi pengeboran belum dibicarakan. Ratusan sambungan jaringan gas yang sudah dibangun belum juga dialiri."
Didik menambahkan, program pembangunan jaringan gas di sejumlah desa di Tanggulangin merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Namun program itu ditunggangi Lapindo Brantas. Seolah-olah itu program Lapindo, dan itu dijadikan alibi untuk ngebor lagi."
Didik menyebutkan setidaknya ada lima desa Di Kecamatan Tanggulangin yang sudah dibangun jaringan gas. Yakni Putat, Kalidawir, Kedungbanteng, Ngaban, dan Kalitengah. "Semuanya belum sama sekali dialiri gas. Padahal Lapindo sudah ngebor sejak lama."
NUR HADI
