TEMPO.CO, Surabaya- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa rencana pengeboran PT Lapindo Brantas bisa menjadi ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar lokasi pengeboran di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
Saat ini masyarakat Sidoarjo juga kekhawatir akan terjadi lagi kesalahan dalam pengeboran Lapindo Brantas seperti pada tahun 2006 lalu yang menyebabkan terjadi bencana Lumpur Lapindo. "Ini sebagai warning bahwa keamanan dan ketertiban harus didahulukan," kata Soekarwo di kantornya hari ini, Jumat, 8 Januari 2016.
Oleh karena itu, Soekarwo meminta agar pemerintah pusat dan PT Lapindo Brantas melakukan pendekatan kepada masyarakat Sidoarjo. Pendekatan bisa dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk berdialog. "Kami minta ada pertemuan dulu," ujarnya.
Pertemuan itu bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa negara menjamin dan ikut bertanggungjawab jika terjadi bencana kembali seperti Lumpur Lapindo. "Ini agar masyarakat tidak khawatir," kata Soekarwo. Jika pertemuan itu belum dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Soekarwo, tidak akan setuju dengan pengeboran itu. "Jika masyarakat belum dijelaskan dan belum aman, saya minta dihentikan sementara," katanya.
Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas, Inc. berencana kembali melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur Tanggulangin 1 berada tak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong. Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini tidak diberitahu oleh PT Lapindo Brantas jika akan melakukan pengeboran kembali pada bulan Maret 2016. "Kami tak pernah diberi surat pemberitahuan apa-apa," ujar Soekarwo.
EDWIN FAJERIAL
