Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Cekak, Target Pembangunan Jalan di Banten Meleset

image-gnews
Para pekerja saat mengerjakan proyek pembangunan Reklamasi serta jalan raya di pantai Tanjung Pasir,Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten (10/1).  TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Para pekerja saat mengerjakan proyek pembangunan Reklamasi serta jalan raya di pantai Tanjung Pasir,Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten (10/1). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Serang - Target proyek pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Banten dengan penganggaran tahun jamak, dipastikan tidak akan tercapai. Hingga saat ini masih banyak jalan yang masuk dalam amanat perda tersebut belum selesai dibangun, sementara target waktu dalam perda akan habis sampai 2017."Saya yakin target itu tidak mungkin tercapai. Untuk revisi perda, sudah tidak mungkin, sebab waktunya sudah mepet. Sedangkan pekerjaan yang belum selesai masih banyak. Sekitar empat puluh lima persen lagi yang belum," ujar anggota Komisi IV DPRD Banten Bidang Pembangunan, Miptahuddin, Rabu, 6 Januari 2015.

Menurut Miptahuddin, sebaiknya program pembangunan infrastruktur jalan tidak usah pakai perda. Namun cukup dimasukkan saja dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). "Kemudian diperkuat dengan pergub," katanya.

Menurut dia, untuk meningkatkan pencapaian target pembangunan jalan dan jembatan, DPRD siap menganggarkan lagi pada perubahan APBD Banten 2016, dan pada APBD Banten 2017. "Targetnya kan habis 2016 ini, tapi nanti pada APBD 2017 kita bisa alokasiin lagi. APBD 2017 kan nanti dibahasnya pada 2016," kata Miptah.

Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni sepakat bahwa pembangunan infrastruktur jalan amanat dari perda 2/2012 tidak mungkin terlaksana sesuai target. Menurut Ali, ada masalah yang komplek dalam pembangunan infrastruktur jalan ini.

"Masalahnya adalah pembebasan lahan yang rumit dan butuh waktu lama, serta masalah tender atau lelang. Tahun 2014, nyaris seratus persen alokasi anggaran untuk pembangunan jalan yang diamanatkan perda ini tidak terlaksana. Kendalanya karena proses tender. Nah ini menjadi masalah yang utama mewujudkan target perda ini," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ali yang juga Koordinator Komisi IV ini menjelaskan, kendala lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan anggaran. Ali mengungkapkan, pada tahun 2015 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten mengajukan anggaran untuk proyek jalan Rp 2,5 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 1,6 triliun, ternyata ketersediaan anggaran tidak mencukupi, sehingga akhirnya dipangkas lagi menjadi Rp 1,07 triliun. "Artinya, keterbatasan anggaran ini juga menjadi kendala. Tapi ini juga harus diselesaikan karena ini amanat perda," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Teknik DBMTR Banten Robbi Cahyadi mengatakan, dari target 10 kilometer lahan yang akan dibebaskan, pihaknya hanya bisa membebaskan sepanjang 4 kilometer. Menurutnya, masalah anggaran masih menjadi kendala untuk proses pembebasan lahan. Ditambah lagi, dalam melakukan perencaaan, pihaknya salah melakukan prediksi harga. Robbi mencontohkan, saat perencanaan 2012, DBMTR memprediksi harga lahan masih Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per meter, tapi sekarang harganya sudah di atas Rp 2 juta per meter. "Jadi lahannya saja untuk sepuluh kilometer butuh anggarannya sekitar Rp 500 miliar. Ini jauh lebih tinggi dari konstruksinya yang hanya Rp 340 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, pembebasan lahan di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sampai Polda Banten butuh dana Rp 1,2 triliun, tapi karena ada kebijakan dialihkan ke sektor lain akhirnya DBMTR hanya mendapat Rp 850 miliar saja. "Makanya, dari total dari sepuluh kilometer yang kita targetkan dibebaskan, kelihatannya hanya empat kilometer saja yang bisa dibebaskan,” katanya.

WASI'UL ULUM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fasilitasi Akses, Pemkab Kediri Perluas Jalan Menuju Bandara

24 November 2023

Fasilitasi Akses, Pemkab Kediri Perluas Jalan Menuju Bandara

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan percepatan pembangunan prasarana menuju bandara.


Perjuangan Bupati Arief Rohman Membangun Jalan Randublatung-Getas

8 November 2023

Perjuangan Bupati Arief Rohman Membangun Jalan Randublatung-Getas

Pembangunan ruas jalan Randublatung - Getas yang nantinya bisa mempermudah akses masyarakat dari Blora menuju Ngawi, Jawa Timur dan sebaliknya, sudah mulai dilakukan.


Kontingen Banten Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023

28 Juni 2023

Kontingen Banten Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023

Sebanyak 75 peserta kontingen Banten telah mengikuti berbagai tahapan seleksi.


Satgassus Polri Pantau Proyek Pembangunan Jalan agar Tak Diselewengkan

28 Juni 2023

Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri melakukan pemantauan proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Ponorogo, Selasa, 27 Juni 2023. Foto Istimewa
Satgassus Polri Pantau Proyek Pembangunan Jalan agar Tak Diselewengkan

Satgassus Polri memantau proyek pembangunan jalan di Ponorogo, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional


Kata Menteri PUPR Soal Anies Baswedan Bandingkan Jalan Era Jokowi Vs SBY

25 Mei 2023

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat koordinasi kesiapan jelang Idul Fitri 1444 H di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 6 April 2023. Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut diantaranya membahas persiapan keamanan dan kelancaran arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kata Menteri PUPR Soal Anies Baswedan Bandingkan Jalan Era Jokowi Vs SBY

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar pernyataan bakal capres Anies Baswedan soal pembangunan jalan era Jokowi vs SBY tak dijadikan polemik.


Kurang Bukti, Relawan Ganjar Pranowo Gagal Polisikan Anies Baswedan soal Pembangunan Jalan Era Jokowi

24 Mei 2023

Sekjen DPP GP Center, Bima Mutaqqa menyambangi Mabes Polri untuk melaporkan Anies Baswedan mengenai dugaan berita bohong, di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Namun laporan itu berujung dengan penolakan oleh pihak kepolisian lantaran belum ada data yang cukup. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kurang Bukti, Relawan Ganjar Pranowo Gagal Polisikan Anies Baswedan soal Pembangunan Jalan Era Jokowi

Upaya relawan Ganjar melaporkan Anies Baswedan ke Bareskrim gagal karena kurang alat bukti. Ke depan mereka akan datang lagi dengan bawa bukti.


Komnas HAM Sebut Dinasti Politik Banten Bikin Rentan Hak Pemilih di Pemilu 2024

12 Mei 2023

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Komnas HAM Sebut Dinasti Politik Banten Bikin Rentan Hak Pemilih di Pemilu 2024

Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.


Riwayat Sesar Ujung Kulon, Sesar Aktif Penyebab Gempa Banten

11 Mei 2023

Peta pusat rangkaian gempa Banten yang berlokasi di Selat Sunda pada Rabu dan Kamis, 10-11 Mei 2023. (BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan)
Riwayat Sesar Ujung Kulon, Sesar Aktif Penyebab Gempa Banten

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa Banten kemarin dipicu aktivitas sesar aktif dasar laut.


Jokowi Minta Pelebaran Jalan di Sekitar Kawasan IKN Biar Tak Macet

18 Maret 2023

Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan), Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan), dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (keempat kanan) meninjau hunian untuk para pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Februari 2023. Kementerian PUPR telah membangun 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Nusantara yang dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Jokowi Minta Pelebaran Jalan di Sekitar Kawasan IKN Biar Tak Macet

Jokowi memerintahkan empat menterinya untuk mengebut pembangunan alias peningkatan konektivitas jalan daerah termasuk di kawasan IKN


Solusi Mengatasi Kemacetan Di Jakarta tanpa Proyek Infrastruktur, Pakar: Lupakan ERP

23 Februari 2023

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan TB Simatupang, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Hujan yang menguyur serta adanya genangan banjir di sejumlah titik mengakibatkan terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan ibu kota. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Solusi Mengatasi Kemacetan Di Jakarta tanpa Proyek Infrastruktur, Pakar: Lupakan ERP

Darmaningtyas menyarankan pemerintah tidak melanjutkan rencana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan.