TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menawarkan kursi menteri kepada Partai Golkar. "Presiden tidak pernah menawar-nawari kursi menteri dalam kabinet," kata Ari saat dihubungi pada Sabtu, 2 Januari 2016.
Ari mengatakan pengangkatan dan pemberhentian menteri dalam Kabinet Kerja merupakan hak prerogatif presiden. "Posisi Presiden Jokowi dari awal sudah jelas, bahwa pembentukan kabinet bukan didasarkan pada proses transaksional atau tawar-menawar," katanya.
Ari menambahkan, posisi yang sama juga digunakan Jokowi dalam melihat konstelasi posisi partai saat ini. "Tidak ada tawaran pada partai-partai yang berada di luar pemerintahan untuk bergabung dalam pemerintahan," ujar Ari menjelaskan.
Menurut dia, Jokowi menghormati pilihan politik yang diambil oleh partai-partai yang ada untuk berada di luar pemerintahan ataupun berada dalam pemerintahan. "Presiden justru mendorong munculnya komunikasi politik dan proses demokrasi yang sehat sehingga demokrasi Indonesia semakin matang," kata Ari.
Hal itu, menurut dia, ditunjukkan Jokowi saat Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera datang ke Istana Negara untuk bersilaturahmi dengan Presiden RI yang ke-7 tersebut. "Sebelumnya, Presiden juga secara terbuka menerima PAN untuk mendukung pemerintah," ujar Ari.
Kemarin, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, mengaku telah ditawari kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi Hukum DPR tersebut juga mengatakan Partai Golkar dan Jokowi telah bertemu secara formal berulang kali.
Walaupun telah ada tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan, belum terdapat pembicaraan yang lebih detail mengenai posisi menteri apa saja yang akan diisi Partai Golkar. Bambang pun memprediksikan, Partai Golkar akan mendapatkan satu atau dua posisi menteri dalam Kabinet Kerja.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
