TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa di akhir 2015 saat ribut-ribut reshuffle kabinet, Golkar mendapat tawaran kursi di Kabinet Kerja pemerintah Presiden Joko Widodo. Namun, menurut dia, belum ada keputusan apakah akan mengambil tawaran ini atau tidak.
"(2016 ini) keputusan penting harus segera diambil oleh Partai Golkar mengenai tawaran bergabung di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK," ujar Bambang dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 1 Januari 2016.
Menurut Bambang, Golkar tidak bisa melepaskan tanggung jawab sebagai partai untuk ikut menyelamatkan Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK, menurut Bambang, saat ini masih membutuhkan sumber daya manusia mumpuni untuk membantu mewujudkan visinya membangun bangsa dengan kabinet kerja yang tangguh.
Jika memenuhi tawaran tersebut, artinya Golkar akan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyeberang dari Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun Bambang meyakini langkah membantu pemerintah tidak harus dilakukan dengan perpindahan koalisi.
"Apakah (Golkar) tetap di luar pemerintahan atau ikut mewakafkan satu atau dua kader terbaiknya untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK, tanpa harus keluar KMP dan tidak perlu bergabung dengan KIH," kata Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Golkar ini.
Pernyataan Bambang ini menguatkan wacana reshuffle kabinet jilid II di dalam Kabinet Kerja pemerintah Jokowi. Awalnya, PAN yang baru bergabung dengan kubu pemerintah, menyatakan akan diberi jatah dua kursi di kabinet. Ketua DPP PAN Aziz Subekti memprediksi menteri yang akan diganti adalah Menteri Perhubungan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
EGI ADYATAMA
![Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]](https://statik.tempo.co/data/2023/05/09/id_1202692/1202692_720.jpg)
