Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Daerah Terpilih, Minim Dukungan Parlemen

Editor

Zed abidien

image-gnews
Pasangan Cawali Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana diarak ratusan massa PDI Perjuangan menggunakan becak menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, 26 Juli 2015. Menuju KPU Surabaya, Risma-Wisnu guna mendaftarkan diri mereka sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya. FULLY SYAFI
Pasangan Cawali Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana diarak ratusan massa PDI Perjuangan menggunakan becak menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, 26 Juli 2015. Menuju KPU Surabaya, Risma-Wisnu guna mendaftarkan diri mereka sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya. FULLY SYAFI
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Mayoritas kepala daerah terpilih tak memiliki dukungan solid di parlemen. Kondisi itu berpotensi mengancam kelancaran program dan kebijakan pemerintah daerah. "Tingkat fragmentasi politik sangat tinggi," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, Rabu, 23 Desember 2015.

Heroik menjelaskan, temuan itu diperoleh berdasarkan riset perolehan suara para kepala daerah terpilih. Basis data yang digunakan berasal dari 31 sempel wilayah. Untuk mengukur tingkat fragmentasi tersebut, Perludem menggunakan perangkat analisis berupa indeks dukungan efektif partai politik (Efffective Number of Parliamentary Parties).

Indeks ENPP merupakan formula yang mengukur tingkat polarisasi dan fragmentasi di parlemen dalam skala penilaian 1-10. Indeks tersebut tergambar dari kepemilikan kursi partai pendukung kepala daerah terpilih. "Semakin besar indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi dan tidak efektif dalam mengambil keputusan," kata Heroik.

Berdasarkan penelitian tersebut, kata Heroik, para kepala daerah terpilih umumnya menghadapi masalah fragmentasi yang cukup ekstrim. Rerata indeks ENPP berada di angka 7,4. Dalam pengertian lain, terdapat tujuh partai politik yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan mewarnai pola kebijakan suatu daerah.

Keterpilihan pasangan Risma Trismaharani dan Wisnu Sakti Buana sebagai Wali Kota Subaya merupakan satu contoh dari daerah yang memiliki tingkat fragmentasi cukup tinggi. Pasangan yang hanya diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu praktis hanya memiliki 13 kursi dari 50 kursi di parlemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Heroik, peta kekuatan politik seperti itu sangat mungkin mengganjal skema kebijakan para kepala daerah. Meski demikian, kondisi itu bisa berubah jika partai politik berkenan menjajaki peluang koalisi baru di tengah masa jabatan para kepala daerah. "Partai politik di Indonesia cenderung cair," ujarnya. "Tapi perubahan itu membuka peluang bagi praktek politik transaksional,"

Berikut indeks ENPP di 31 daerah

1. Kabupaten Mandailing Natal: 9.1
2. Provinsi Sumatera Barat: 9.1
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: 8.4
4. Kabupaten Siak: 9.1
5. Provinsi Kepulauan Riau: 7.6
6. Kabupaten Bangka Tengah: 5.4
7. Provinsi Jambi: 9.0
8. Provinsi Bengkulu: 9.4
9. Kota Bandar Lampung: 8.4
10. Kabupaten Serang: 9.4
11. Kota Depok: 7.2
12. Kota Surakarta: 3.1
13. Kabupaten Sleman: 7.2
14. Kota Surabaya: 7.1
15. Kabupaten Bengkayang: 7.0
16. Kabupaten Malinau: 6.1
17. Kabupaten Tanah Bambu: 6.6
18. Kabupaten Kotawaringin Timur: 6.1
19. Kabupaten Kutai Kertanegara: 6.8
20. Kabupaten Jembrana: 4.6
21. Kabupaten Lombok Tengah: .1
22. Kabupaten Manggarai: 9.2
23. Kabupaten Majene: 10
24. Kabupaten Luwu Utara: 8.1
25. Provinsi Sulawesi Tengah: 8.9
26. Kabupaten Wakatobi: 4.6
27. Kota Bitung: 7.8
28. Kabupaten Pahuwato: 5.2
29. Kabupaten Halmahera Timur: 6.7
30. Kabupaten Buru Selatan: 5.2
31. Kabupaten Keerom: 8

RIKY FERDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

10 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

21 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

7 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

8 hari lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini hadir dalam acara silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

Risma terharu dan menitikkan air mata dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta,


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

14 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.


Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

26 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan istrinya Fery Farhati (kedua kanan) dan anaknya Mutiara Annisa Baswedan (kiri) dan Mikail Azizi Baswedan menunjukkan jari yang telah dicelup tinta usai melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dengan jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Anies Baswedan akan maju lagi di Pilkada DKI 2024 jika kalah dalam Pilpres.


Sempat Muncul Isu Tidak Nyaman, Mensos Risma Bungkam usai Rapat Kabinet Jokowi

31 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberi keterangan kepada awak media mengenai berbagai kebaikan dan jasa yang telah dilakukan oleh eks Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Doni Monardo. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Sempat Muncul Isu Tidak Nyaman, Mensos Risma Bungkam usai Rapat Kabinet Jokowi

Mensos Risma muncul lagi setelah sejumlah isu keretakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi.


Senyum Lansia Golo Wune berkat Mensos

31 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi bantuan kursi roda kepada kaum lansia di Desa Golo Wune, NTT, Ahad, 25 Februari 2024.
Senyum Lansia Golo Wune berkat Mensos

Lansia di Desa Golo Wune, NTT, menerima bantuan alat kesehatan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini.