Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Jejak Luhut di Rekaman 'Papa Minta Saham'  

image-gnews
Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rekaman lengkap percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni 2015, sudah diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kini rekaman asli itu sudah ada di tangan Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus tersebut. Dalam percakapan itu, nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut-sebut.

SIMAK:
Luhut Terseret Calo Freeport

Datangi Pernikahan Anak Setya Novanto, Luhut Telepon Jokowi

Hari ini, Luhut menghadiri sidang MKD untuk memberikan keterangan. Berikut rekaman percakapan yang menyinggung nama Luhut.

00.01 (Menit)
Maroef:
Assalamu'alaikum, Pak.

Setya dan Riza:
Weiiihhh…

04.24
Setya:
Saya itu, Pak, sudah ketemu Presiden. Pak Luhut cuma bilang: kita runding. Pas saya makan, Presiden samperin saya. "Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum?" Oh iya, sudah, Pak. Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Bagus kalau bisa segera.

09.59
Setya:
Terus janji Presiden (soal smelter)?

Maroef:
Ya, betul, kemudian Presiden ke sana, janjikan oke kalau gitu dibangun smelter. Kalau kita bangun di Papua, siapa yang mau kasih? Mau dari mana dananya? Enggak mungkin bangun di Papua.

Riza:
Ya, ya. Jadi begini, Pak. Soal itu saya ngomong sama Darmo (Darmawan Prasodjo, Deputi I Kantor Staf Presiden). Saya bilang Darmo siap, ya. Dia kan ngurusi semua. Kalau ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia, saya. Dia dipakai Pak Luhut semua. Soal saham itu ada pemikiran, juga PLTA.

13.00
Riza:
Yang sahamnya (PLTA) itu juga maunya Pak Luhut. Itu jaminan guarantee itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha.

Setya:
Pak Luhut pernah berbicara dengan Jim Bob di Amerika. (Kepada Tempo, Luhut membenarkan soal ini.)

Maroef:
Pak, itu harus ada yang perlu dihitung. Dari enam isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal enam minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka arbitrase internasional akan jalan. Sekarang apa guarantee-nya kalau permintaan itu dipenuhi, ini juga keluar?

19.28
Maroef:
Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.

21.25
Setya:
Artinya kalau ada opportunity… kan ada di Pak Luhut.

Maroef:
Signed dulu itu.

Riza:
Signed itu pasti. Itu akan segera.

21.30
Maroef:
Tapi kalau dengar penjelasan Pak Ketua tadi, saya-nya enggak begitu jelas. Dari Pak Jokowi ya enggak jelas.

Setya:
Kalau Pak Jokowi, itu dia, beliau sudah setuju kalau sarannya untuk di Gresik. Tapi berikutnya di Papua. Tapi ada ujungnya-ujungnya waktu saya makan itu. "Pak Ketua sudah bicara belum Pak Luhut." Saya disuruh ngadep ke Pak Luhut, ngobrol-ngobrol.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

23.05
Setya:
Tapi kalau pengalaman kita, artinya saya dengan Pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan Presiden, itu rata-rata 99 persen itu gol semua, Pak. Bermain kita. Makanya saya tahu. Makanya Bung Riza begitu tahu Darmo, di-maintenance, dibiayai terus itu. Darmo habis-habisan supaya belok. Pinter itu. Ha-ha-ha….

41.59
Maroef:
Coba tolong dimatangkan mengenai saham.

Riza:
Yang saham. Soal saham itu, saya bicara ke Pak Luhut. Kita sudah bicara. Weekend saya ketemu. Biar Pak Luhut yang bicara ke Bapak. Kan ini long weekend. Hari Minggu nanti saya temui Pak Luhut. Bisa Minggu malam. Biar Pak Luhut cek dan kita…. Saya yakin itu.

Setya:
Presiden sudah dikasihkan ke Pak Luhut itu berapa kali. Si Darmo, kalau Bapak denger cerita di dalam. Apa yang kita inginkan bisa, presentasi ke Presiden tiap hari.

43.08
Riza:
Kalau memang gawat keadaannya, saran saya, jika mau malam Sabtu atau malam Minggu.

Setya:
Besok.

43.20
Riza:
Why not. Pak Luhut oke. Kita ketemu sama Pak Maroef, hari Minggu malam. See it, dia action minggu depan. Enggak lama, Pak. Next week, two weeks. Bisa kau angkat akhir Juni, selesai urusan. Begitu ini selesai, saham bisa.

Setya:
Saya sih yakin itu karena Presiden sendiri kasih kode begitu dan itu berkali-kali. Yang urusan kita di DPR, itu kita ketemu segitiga, Pak Luhut, saya, dan Presiden….

46.58
Setya:
Pengalaman saya ya, Pak. Presiden ini agak koppig (keras kepala), tapi bisa merugikan semua. Contoh yang paling gampang itu PSSI. Saya bilang, Pak Presiden, pengalaman saya zaman SBY, SBY turun tangan. Ini menyangkut sponsor, pengangguran mereka. Kalau sudah bilang enggak, ya enggak, susah kita. Tetap saja, kita dikte saja. Gitu Pak. Koppig-nya dia ( Jokowi) buat bahaya kita. (PSSI=Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, SBY= Susilo Bambang Yudhoyono)

54.30
Setya:
Jadi waktu di (pembahasan) APBN, semua fraksi ngomong, tapi semua ngomong BG (Komisaris Jenderal Budi Gunawan). PDIP ngantem Presiden. Dia (Jokowi) berbisik-bisik, "Masak PDIP sendiri ngantem saya, saya kan Presiden." Tapi enggak peduli apa pun kehendak Bu Mega, enggak peduli.

Riza:
Di Solo ada Surya Paloh, Wiranto, pokoknya koalisi mereka. Dimaki-maki, Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG. Gila itu, saraf itu. Padahal ini orang baik kekuatannya apa, kok, sampai seleher melawan Megawati.

57.22
Riza:
Gila, Pak. (Jokowi) alot orangnya.

Setya:
Pengalaman yang betul-betul saya alami bersama-sama Pak ini, bersama-sama Pak Luhut. Akhirnya saya minta tolong Pak Luhut untuk memulai pemilihan Kapolri. Itu asli, Pak. Bagaimana itu kita berusaha supaya Budi, karena Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) yang telepon. Itu kita pakai apa aja enggak, Pak.

01.08.39
Setya:
Nasib duit keluar banyak. Duit Pak. Itu saya lihat kasihan. Ngapain itu, udah, 50 M, 30 M. Begitu kita hitung sudah 500 M. Ngapain.

Maroef:
Lewat, Pak.

Riza:
Padahal duit kalau kita bagi dua, Pak, happy Pak. 250 M ke Jokowi-JK, 250 M ke Prabowo-Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. Ha-ha-ha….

TIM TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

3 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

4 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

4 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.