TEMPO.CO, Mojokerto – Jika mengacu pada data perolehan suara yang dihimpun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, jumlah pemilih yang tidak memilih pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun ini diprediksi naik 8,03 persen dibanding pilkada lima tahun lalu.
Berdasarkan data Bakesbangpol, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada tahun ini mencapai 68,74 persen atau 555.557 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap 808.207 orang. Ini menunjukkan jumlah pemilih golput mencapai 31,26 persen atau 252.650 orang.
Sedangkan berdasarkan rekapitulasi manual perolehan suara Pilkada 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum setempat, partisipasi pemilih mencapai 76,77 persen atau 606.484 pemilih dari DPT 789.961 orang. Sehingga angka golput 23,23 persen atau 183.477 orang. Tingkat partisipasi pilkada kabupaten ini saat itu disebut-sebut tertinggi se-Indonesia.
Melihat data terbaru, angka golput diprediksi naik 8,03 persen dari 23,23 persen pada Pilkada 2010 menjadi 31,26 persen pada pilkada tahun ini.
Naiknya angka golput ini selain dipengaruhi faktor apatis masyarakat, diduga akibat aksi boikot atau golput dari masyarakat pendukung dan simpatisan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang dicoret KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah).
Namun anggapan ini dibantah KPU. “Penurunan partisipasi bukan karena faktor dinamika politik kemarin. Banyak hal yang menurut saya menjadi pemicunya antara lain dari hari ke hari minat masyarakat ke pemilu menurun. Pilkada dianggap bukan solusi. Masyarakat banyak yang kecewa karena diingkari janji-janji calon,” kata Achmad Arif, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Sosialisasi, Jumat, 11 Desember 2015.
Menurut dia, sosialisasi KPU tentang pilkada sudah maksimal. “Semua komisioner melakukan sosialisasi, baik yang berbasis anggaran maupun nonanggaran dengan memanfaatkan semua elemen masyarakat,” katanya.
ISHOMUDDIN
