TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pesimistis partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Depok bisa mencapai target nasional sebesar 75 persen. Kendati amanat nasional target partisipasi sudah ditentukan, menurut dia, hal itu sulit terealisasi karena pilkada serentak merupakan metode baru.
"Walaupun kami berjanji, sepertinya sulit tercapai. Sebab, ini metode baru. Ada kegamangan dan kegalauan seperti itu (partisipasi tidak tercapai)," kata Nur Mahmudi saat meninjau pilkada di RW 3, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Rabu, 9 Desember 2015.
Ia berujar, pemerintah telah memberikan dana untuk pilkada tahun ini. Dan Komisi Pemilihan Umum yang sepenuhnya mengelola dan mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan anggaran tersebut.
Ia melihat sosialisasi sekarang semuanya dikendalikan penyelenggara, sehingga semarak pasangan calon untuk menempelkan atribut dibatasi. "Sosialisasinya menjadi kurang. Tapi metode partai sekarang lebih canggih lagi untuk melakukan sosialisasi," ucapnya.
Ia menuturkan siapa pun calon yang terpilih bisa melanjutkan pembangunan yang sudah baik. Ia berpesan, ada satu pekerjaan rumahnya yang belum pernah dilakukan, yakni pelebaran jalan di Depok. "Sejauh yang saya lihat, pemungutan suara berjalan baik. Semua bisa memahami."
Selain itu, ia meminta siapa pun yang menang dan yang kalah dalam pilkada ini bisa menerima. "Yang menang dan kalah harus siap," katanya.
Seperti diketahui, partisipasi pada pilkada 2010 hanya 54 persen. Partisipasi pemilu legislatif 2014 mencapai 68,20 persen dari 1.253.483 pemilih. Sedangkan partisipasi pemilu presiden 2014 mencapai 73,73 persen dari 1.310.000 pemilih.
Pilkada Depok diikuti dua pasang calon, yakni Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi dan Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna. Dimas-Babai diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem. Sedangkan Idris-Pradi diusung Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera.
IMAM HAMDI
