TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo dalam kasus pencatutan nama terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Lembaga ini siap memberikan dukungan moral untuk Presiden.
"Kami sepakat atas sikap beliau," kata salahsatu pengurus ICMI Priyo Budi Santoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 8 Desember 2015. "Kami sepakat untuk membantu dalam hal hijrah moral, etika dan revolusi mental."
Jokowi, kata Priyo, berharap ICMI bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas mental dan etika masyarakat, khususnya elit politik yang belakangan kerap dikritik karena dianggap sudah tak memiliki etika moral.
Ketua Presidium ICMI Sugiharto menjelaskan bahwa program konkret lembaganya dalam memperbaiki moral dan etika elit politik akan dirumuskan dalam Muktamar dan perayaan milad ICMI di Mataram, Lombok pada 11-13 Desember 2015 mendatang. "Nanti kami akan membuat peta jalan yang signifikan dan ditujukan untuk pemerintah," kata Sugiharto.
Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Ashhiddiqie mengatakan lembaganya turut prihatin atas adanya konflik antarlembaga yang terjadi dalam kasus dugaan pencatutan nama lobi perpanjangan kontrak karya Freeport. Apalagi, konflik itu terjadi pada dua lembaga yang sangat penting yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
"Secara khusus potensi cendekiawan Indonesia siap menberi dukungan pada kepemimpinan Wakil Presiden dan Presiden," kata Jimly. "Kami harap pemerintah tetap kompak di tengah banyak kemelut. Kami memberi dukungann moral, termasuk dalam menegakkan integritas hukum berbangsa dan bernegara supaya Presiden tak ragu memimpin."
REZA ADITYA
