TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan empat arahan dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Arahan itu disampaikannya saat memimpin rapat alutsista di Kantor Presiden, hari ini.
Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai kebutuhan TNI. "Daftar kebutuhan tercantum dalam dokumen postur kekuatan pokok minimal tahun 2010-2024," kata Jokowi saat memimpin rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2015.
Pengadaan itu juga harus sesuai dengan rencana strategis pertahanan tahun 2015-2019 serta rencana yang ditetapkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
Kedua, kata Jokowi, pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, pengadaan alutsista harus didasarkan pada tujuan kemandirian industri pertahanan. Arahan terakhir adalah pembelian alutsista juga harus menitikberatkan pada keterpaduan operasional antarmatra. "Sebab, kalau tak terintegrasi nanti akan jalan sendiri-sendiri."
Menurutnya, semua negara di dunia saat ini sedang berlomba-lomba untuk memajukan pertahanannya. Untuk itu Indonesia juga harus memperkuat pertahanannya dengan melengkapi berbagai persenjataan yang dibutuhkan. "Baik untuk Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, serta kepolisian juga tentunya."
TNI Angkatan Udara membeli helikopter Agusta Westland AW-101 buatan Inggris. Helikopter yang akan didatangkan pada tahun depan tersebut akan menggantikan Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Langkah itu menjadi perbincangan hangat di publik. Banyak pihak menyayangkan pembelian helikopter impor tersebut. Mereka menganggap bahwa sebenarnya PTDI mampu membuat heli dengan jenis serupa.
FAIZ NASHRILLAH
