Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buntut Rusuh Tambang, Warga Mengadu ke Komnas HAM

image-gnews
Polisi menghalau pengunjung rasa yang merangsek masuk lokasi tambang saat berunjuk rasa menolak keberadaan tambang emas Tumpang Pitu di Pensanggrahan, Banyuwangi, 18 November 2015.  ANTARA/ Budi Candra Setya
Polisi menghalau pengunjung rasa yang merangsek masuk lokasi tambang saat berunjuk rasa menolak keberadaan tambang emas Tumpang Pitu di Pensanggrahan, Banyuwangi, 18 November 2015. ANTARA/ Budi Candra Setya
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Sebanyak 12 warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini melaporkan Polda Jawa Timur dan Polres Banyuwangi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Mereka melapor karena khawatir ditangkap polisi pascakerusuhan di lokasi tambang emas PT Bumi Suksesindo pada Rabu, 25 November 2015. Pasalnya, sudah ada dua warga setempat yang ditangkap dan dijadikan tersangka sebagai pelaku perusakan.

Menurut Amrullah, dari 12 warga yang melapor, tiga di antaranya menerima surat panggilan sebagai saksi di Polres Banyuwangi pada Selasa besok. Namun warga memutuskan tidak akan hadir karena khawatir langsung ditahan. “Warga lainnya mulai didatangi polisi. Rumah mereka digedor-gedor,” kata Amrullah saat dihubungi Tempo, Senin, 30 November 2015.

Padahal, kata Amrullah, polisi juga melakukan kekerasan saat kerusuhan terjadi. Polisi menembak dengan membabi-buta ke arah kerumunan massa dan menganiaya sejumlah warga. Akibatnya, ada lima warga tertembak dan luka parah karena penganiayaan. Untuk memperkuat laporannya, warga membawa barang bukti berupa empat selongsong peluru tajam.

Dua belas warga itu, kata Amrullah, ikut unjuk rasa pada 25 November 2015 lalu karena menolak kehadiran tambang emas. Warga yang bekerja sebagai nelayan tersebut khawatir limbah pertambangan emas mencemari lautan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga pelapor meminta Polda dan Polres segera menarik pasukannya dari wilayah Kecamatan Pesanggaran. Sebab, saat ini warga Pesanggaran tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. “Kondisi di perkampungan masih mencekam,” ujarnya.

Kepala Polres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Bastoni Purnama membenarkan panggilan terhadap lima warga sebagai saksi. Ada lima warga yang akan dipanggil sebagai saksi di Polda Jawa Timur pada Selasa, 1 Desember 2015. Dia meminta warga tidak khawatir karena polisi juga bertugas memberikan perlindungan. “Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kami siap,” katanya.

Menurut Bastoni, Polda kemungkinan akan membidik tersangka lainnya. Sebab, pelaku perusakan infrastruktur pertambangan cukup banyak. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

Beberapa titik lokasi di Kecamatan Pesanggaran saat ini masih dijaga 600 anggota polisi dari Polda Jawa Timur, Polres Banyuwangi, serta bantuan anggota dari polres tetangga. “Kami tak bisa menarik pasukan, khawatir ada kerusuhan lanjutan,” kata Bastoni.

IKA NINGTYAS 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

7 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.


Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

24 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menunjukkan surat suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA
Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

Dia berharap aparat penegak hukum proaktif menelusuri dugaan politisasi izin usaha pertambangan yang disinyalir melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia.