TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Dwi Wiryawan mengatakan salah satu perizinan yang tengah dikebut untuk membangun kereta cepat Bandung-Jakarta adalah persetujuan trase dari Menteri Perhubungan. “Persetujuan trase, koridornya harus diselesaikan. Utamanya dari Bapak Gubernur, akan memberikan rekomendasi pada Menteri Perhubungan, setelah itu ada persetujuan penetapan trase dari Menteri Perhubungan,” katanya setelah bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Senin, 23 November 2015.
Hanggoro mengatakan Gubernur Jawa Barat menjanjikan secepatnya akan memberikan rekomendasi untuk trase kereta api cepat Bandung-Jakarta. Selanjutnya, PT KCIC juga akan meminta rekomendasi dari Gubernur DKI. Nantinya, dari kedua gubernur tersebut, PT KCIC juga membutuhkan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) untuk memulai pembangunan setelah mendapat persetujuan trase kereta itu dari Menteri Perhubungan.
Menurut Hanggoro, sejumlah dokumen juga masih di urus bersama sebelum memulai pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Dia mencontohkan, dokumen Amdal saat ini tengah diproses pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Semua berproses paralel,” kata dia.
PT KCIC menargetkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan kereta api cepat itu sudah dikantongi pada April 2016. “Diharapkan nanti, groundbreaking pada Triwulan I atau awal Triwulan II tahun depan. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih tiga tahun untuk menyelesaikan proyek ini,” kata Hanggoro.
Hanggoro mengatakan kereta api cepat Bandung-Jakarta akan menempuh jarak sekitar 150 kilometer. Kereta api cepat itu akan menghubungkan Gedebage di Bandung menuju kawasan Halim di Jakarta. “Dari Gedebage melalui lingkar selatan tol sampai Padalarang, Walini, kemudian mengikuti sepanjang tol ke arah Jatiluhur, lalu memotong ke arah Karawang dan masuk lagi ke pinggir tol sampai ke Halim,” tuturnya.
Menurut Hanggoro, sebagian besar rute kereta cepat Bandung-Jakarta itu berada di pinggiran jalan tol. Sebagian lintasannya akan dibangun elevated atau melayang, juga menembus terowongan. Sepanjang rute tersebut, kereta api cepat itu akan melewati sejumlah terowongan dengan panjang keseluruhan 20 kilometer, di antaranya di daerah Walini. “Terowongan yang paling panjang itu 5 kilometer,” kata dia.
Hanggoro mengatakan kereta api cepat itu akan melintasi empat stasiun pemberhentian di antara Gedebage-Halim, salah satunya yang terbesar di Kota Raya Walini. Kereta api cepat dengan teknologi dari Cina itu dirancang memiliki kecepatan maksimal 350 kilometer per jam. “Tapi untuk tahap awal kecepatan yang di izinkan kemungkinan 200 kilometer per jam sehingga jarak tempuh Bandung-Jakarta sekitar 45 menit,” kata dia.
Taksiran biaya untuk membangun kereta api cepat menembus US$ 5,5 miliar. “Itu berdasarkan hasil pra-FS yang diselesaikan pihak konsultan Cina. Pembiayaannya 75 persen dari China Development Bank, yang 25 persen dari equity Indonesia,” kata Hanggoro. PT KCIC berencana, saat beroperasi pada 2019, tarif kereta api cepat itu berkisar Rp 200 ribu.
Hanggoro mengatakan seperempat biayanya berasal dari empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium, yakni PT Wika, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, serta PT Jasa Marga. “Enggak boleh pakai PMN (penyertaan modal negara), proyek ini skemanya ‘bussiness to bussiness’, tidak menggunakan penjaminan dan APBN. PMN tidak boleh,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan 90 persen proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta itu berada di wilayahnya. “Hanya 10 persen di DKI. Krena itu, kita punya kewajiban besar. Satu di antaranya mempercepat rekomendasi trase. Sekarang dalam pembahasan. Kita siap memberikan rekomendasi secepat mungkin yang mungkin kita lakukan sesuai dengan peraturan,” kata dia seusai pertemuan itu, Senin, 23 November 2015.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan proyek pembangunan kereta api cepat itu melintasi dua provinsi sehingga izin trase diterbitkan pemerintah pusat. “Nanti Kementerian Perhubungan yang akan mengeluarkan izin trase dari rekomendasi dua gubernur, kemudian izin usaha nanti mengikuti trase,” ucapnya.
Menurut Aher, pembangunan kereta api cepat itu sudah tidak ada masalah dengan tata ruang. “Sudah tidak perlu penyesuaian, sudah sesuai dengan RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) Jawa Barat,” ujarnya.
Aher menginginkan jalur kereta api cepat itu selepas beroperasi akan diteruskan hingga Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. “Ke depan, setelah selesai koridor ini, jalur ini, tentu saja 2017-2018 Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) juga selesai. Nanti akan ada perencanaan lebih lanjut kereta api cepat ini lanjut ke bandara,” katanya. .
AHMAD FIKRI
