Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Jaksa Agung, 5 Catatan Buruk ICW Buat Prasetyo

image-gnews
HM Prasetyo saat diambil sumpah dalam pelantikan sebagai Jaksa Agung baru di Istana Negara, Jakarta, 20 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
HM Prasetyo saat diambil sumpah dalam pelantikan sebagai Jaksa Agung baru di Istana Negara, Jakarta, 20 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama setahun menjabat sebagai Jaksa Agung, Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki lima catatan terhadap HM Prasetyo. Peneliti ICW Lalola Ester mengatakan catatan tersebut antara lain Prasetyo tidak melakukan terobosan maupun inovasi baru selama setahun memimpin Kejaksaan Agung.

"Saat ini Kejaksaan hanya sifatnya meneruskan dari Jaksa Agung sebelumnya. Tidak ada inovasi baru, apalagi terkait strategi nasional PPK 2015," kata Ola, sapaan Lalola, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Rabu, 18 November 2015.

Catatan kedua, mengenai persoalan eksekusi aset yang sudah berkekuatan hukum tetap. Misalnya, kata dia, Kejaksaan berencana mengeksekusi aset Yayasan Supersemar sebesar Rp 4,4 triliun sesuai putusan Mahkamah Agung pada Oktober lalu, tapi sampai saat ini tidak juga terealisasi. "Seperti eksekusi aset Supersemar akan dibekukan, ada Rp 4.4 triliun yang belum tertagih," katanya.

Selain itu, mengacu pada data ICW, Ola mengatakan Kejaksaan Agung memiliki piutang Rp 13 triliun yang belum ditagih. Uang tersebut merupakan uang pengganti terkait perkara korupsi sesuai putusan pengadilan.

Ketiga, dia menyorot pembentukan Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor). Menurut dia, tujuan pembentukan Satgassus Tipikor ini sangat baik, tapi mereka hanya mengusut perkara korupsi berskala kecil yang bisa ditangani oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. "Tidak ada kasus besar sebagaimana yang digadang-gadang setahun yang lalu. Prestasi macam apa yang diukir, mungkin hanya kasus korupsi Uniterruptible Power Supply di DKI," kata Ola.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya, Ola menyoal langkah reformasi birokrasi di Korps Adhyaksa ini yang belum berjalan optimal. Ia mencontohkan, pengisian jabatan strategis di jajaran Kejaksaan yang tidak transparan dan tanpa melalui lelang jabatan. Misalnya, kata Ola, Kejaksaan mengangkat Bayu Adi Nugroho, anak Prasetyo, menduduki jabatan startegis. "Patut dipertanyakan anak jaksa bisa menempati posisi strategis tanpa ada proses yang jelas," ujarnya.

Terakhir, Ola menyorot penarikan jaksa Yudi Kristiana yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Penarikan ini dilakukan secara tiba-tiba, padahal masa tugas Yudi di KPK baru baru saja diperpanjang. "Kenapa sekarang? Tidak menunggu kontrak selesai pada 2019," kata dia.

Ola menduga penarikan ini ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani Yudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini Yudi menjadi Jaksa Penuntut Umum untuk kasus korupsi dengan terdakwa Otto Cornolis Kaligis, dan mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella. Dalam kasus ini, nama Jaksa Agung Prasetyo disebut-sebut. "Dia ditarik saat menangani perkara yang diduga melibatkan Jaksa Agung. Kita patut bertanya kenapa sekarang, apa ada pelemahan KPK secara sistematis?" katanya.

ARKHELAUS WISNU TRIYOGO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?

13 Oktober 2023

Aktivis yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melakukan aksi refleksi malam memperingati kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 7 September 2022. Aksi memperingati 18 tahun kematian Munir itu digelar untuk mendorong Komnas HAM melanjutkan dan menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?

Pada 13 Oktober 2016, Jokowi meminta Jaksa Agung kembali mengusut kasus pelanggaran HAM Munir Said Thalib. Berikut kilas baliknya.


Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

13 Agustus 2021

Jaksa Agung Burhanuddin bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021. Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah banyak jaksa senior yang dihukum karena melakukan pelanggaran.


Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

6 Maret 2020

Peserta mengibarkan bendera bergambar wajah imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dalam Aksi 212
Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung menyegel 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, yang diduga aset kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.


Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

29 Februari 2020

Tersangka mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

Sejauh ini sudah ada 235 pemilik saham yang rekeningnya diblokir karena diduga terkait kasus Jiwasraya. Sebanyak 88 orang sudah mengajukan keberatan.


Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

29 Februari 2020

Wartawan saat meliput kendaraan hasil sitaan dari tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang terparkir di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. Hasil sitaan tersebut didapat setelah melakukan penggeledahan dari kediaman tersangka, yakni mantan Dirut  PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Dirut Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

Dalam perkara Jiwasraya, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka. Taksiran sementara kerugian atas kasus ini mencapai Rp 17 triliun.


Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

28 Februari 2020

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno rupanya pernah melaporkan dugaan fraud Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung.


Kejaksaan Agung Deteksi Aset Tersangka Jiwasraya di 10 Negara

26 Februari 2020

Puluhan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendatangi Kantor Kementerian Keuangan meminta untuk bisa menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani guna menyampaikan tuntutannya. Kamis, 6 Februari 2020. Tempo/ Caesar Akbar
Kejaksaan Agung Deteksi Aset Tersangka Jiwasraya di 10 Negara

Untuk melacak keberadaan aset tersangka Jiwasraya di luar negeri, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.


Benny Tjokro Sebut Saham Hanson di Jiwasraya Cuma 2 Persen

26 Februari 2020

Ekspresi tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Benny yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung, menjalani pemeriksaan perdana di KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Imam Sukamto
Benny Tjokro Sebut Saham Hanson di Jiwasraya Cuma 2 Persen

Benny Tjokrosaputro mengatakan saham emitennya, yakni PT Hanson Internasional Tbk., di Jiwasraya tak sampai 2 persen.


Kasus Jiwasraya, 18 Saksi dari Perbankan Diperiksa Kejagung

26 Februari 2020

Kendaraan hasil sitaan dari tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang terparkir di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kasus Jiwasraya, 18 Saksi dari Perbankan Diperiksa Kejagung

Ini daftar perbankan yang ikut diperiksa Kejagung dalam kasus Jiwasraya.


Kejaksaan Agung Batal Umumkan Pemeriksaan Berkas Kasus Paniai

24 Februari 2020

Mahasiswa yang tergabung dalam Papua Itu Kita melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Desember 2015. Empat warga Papua tewas dalam peristiwa Paniai berdarah. TEMPO/Imam Sukamto
Kejaksaan Agung Batal Umumkan Pemeriksaan Berkas Kasus Paniai

Kejaksaan Agung masih akan mendalami berkas kasus Paniai yang telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM itu.