Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pusat Diminta Tuntaskan Implementasi Nota Perdamaian Aceh  

image-gnews
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bersama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah (2kanan) dan mantan petinggi juga Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar (2kiri), mantan Panglima perang GAM Muzakir Manaf (kanan) dan fasilitator perdamaian Pieter Feith, mengikuti acara puncak peringatan 10 tahun Memorandum of Understanding Helsinki Finlandia, di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, 15 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bersama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah (2kanan) dan mantan petinggi juga Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar (2kiri), mantan Panglima perang GAM Muzakir Manaf (kanan) dan fasilitator perdamaian Pieter Feith, mengikuti acara puncak peringatan 10 tahun Memorandum of Understanding Helsinki Finlandia, di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, 15 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Banda Aceh - Politikus Partai Aceh sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta pemerintah pusat segera memenuhi seluruh konsesus politik terhadap Aceh. Hal itu sebagaimana telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, 15 Agustus 2005 silam.

Iskandar juga meminta ketua Crisis Management Initiative (CMI) Martti Ahtisaari selaku mantan mediator perdamaian RI-GAM "agar turut mengawal proses implementasi konsensus tersebut." Demikian ungkap Iskandar pada puncak peringatan 10 tahun MoU Helsinki dan perdamaian Aceh, Ahad, 15 November 2015.

Seremonial peringatan 10 tahun damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin turut dihadiri Wakil Presiden sekaligus tokoh yang mempelopori perdamaian di Aceh, Jusuf Kalla. 

"Sudah 10 tahun sejak MoU Helsinki ditandatangani, masih ada kewenangan yang dijanjikan bagi Aceh, belum ada implentasi," kata Iskandar.

Iskandar berujar, momentum peringatan 10 tahun MoU Helsinki ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan kembali komitmen pemerintah pusat terhadap Aceh. "Semua pihak yang berkepentingan memajukan Aceh harus melakukan desakan."

Hal itu, ucap Iskandar, penting dilakukan agar semua kewenangan yang dijanjikan khusus bagi Aceh dapat terealisasi. Terlebih lagi terkait penuntasan program reintegrasi, serta pemberdayaan mantan kombatan, tapol/napol, dan masyarakat korban konflik. "Ini merupakan tugas semua pihak yang menginginkan agar perdamaian di Aceh dapat berlangsung abadi, termasuk mediator perdamaian RI-GAM, yaitu Bapak Martti Ahtisaari selaku Ketua CMI," ungkapnya.

Martti sebagai pihak yang memprakarsai perdamaian RI-GAM punya tanggung jawab moral terhadap tindak lanjut hasil perundingan tersebut. "Selain berterima kasih kepada beliau, saya juga harus sampaikan bahwa Pak Martti mestinya juga bertanggung jawab terhadap implementasi seluruh kesepakatan yang diprakarsainya itu," kata Iskandar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iskandar mengingatkan agar pemerintah Aceh bersama-sama pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola anggaran dan manajemen pembangunan. Momentum peringatan perdamaian ini mestinya digunakan sebagai sarana melakukan pembenahan.

Perdamaia, ujar Iskandar, sejatinya harus ditujukan bagi kedamaian seluruh rakyat, yang terwujud melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, dan tumbuhnya sektor usaha masyarakat. "Bukan cuma pejabatnya saja."

Gubenur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, ada empat poin yang menjadi isu utama dan harus dipertimbangkan dalam usia 10 tahun damai Aceh. Pertama, jika perdamaian dikatakan berhasil, perlu dikaji faktor yang mendukung keberhasilannya.

Kedua, jika ada yang mengganjal atau belum selesai, perlu dibahas faktor penyebabnya. Ketiga, jika ada yang mesti diperkuat, perlu diketahui apa dan bagaimana upaya memperkuatnya. Keempat, jika ada hal yang perlu diantisipasi, harus disiapkan langkah untuk mengatasinya. "Tujuannya mendorong damai Aceh agar memberi hasil yang lebih maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat."

Puncak peringatan 10 tahun damai kali ini adalah lanjutan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni pada 15 Agustus 2015. Sejumlah tamu negara dan tamu luar negeri ikut hadir. Di antaranya adalah bekas Ketua Aceh Monitoring Mission, Pieter Feith, dan Director Henry Dunant Centre for Asia, Mr. Michael Vatikiotis.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

8 September 2023

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto, dan Kasubdit Tipidter AKBP Muliadi memperlihatkan dua senjata api jenia M-16 sisa konflik yang diserahkan tokoh maayarakat dalam konferensi pers di Polda Aceh, Kamis, 7 September 2023. Foto: PID Bidhumas Polda Aceh.
Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy sebut 2 senpi jenis M-16 yang diserahkan warga Pidie pekan lalu masih aktif.


Mengenal Makna Bulan Bintang dan Pedang di Lambang Partai Darul Aceh

4 Juli 2023

Ketua Umum Partai Darul Aceh Tgk. H. Muhibbussabri A. Wahab (tengah) bersama pimpinan partai menunjukkan nomor urut 20 saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Mengenal Makna Bulan Bintang dan Pedang di Lambang Partai Darul Aceh

Dalam lambang Partai Darul Aceh, bulan dan bintang memiliki makna keberanian, keteguhan, dan kekuatan politik yang menjamin tegaknya syariat islam.


Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan

25 Juni 2023

Rumoh Geudong. Dok. Museum HAM Lorong Ingatan
Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan

Bukti pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Rumoh Geudong dirobohkan. Berikut peristiwa sejarah yang terjadi di Rumah Geudong.


Kisah Berdirinya Partai Aceh, Buah Kesepakatan Damai GAM dengan Pemerintah Indonesia

8 Juni 2023

Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf (kiri) bersama Sekjen Partai Aceh Abu Razak (kanan) menunjukkan nomor urut 21 saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Kisah Berdirinya Partai Aceh, Buah Kesepakatan Damai GAM dengan Pemerintah Indonesia

Partai Aceh muncul seiring hilangnya Gerakan Aceh Merdeka


18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh

29 Desember 2021

Ersa Siregar. wikipedia.org
18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh

Jurnalis RCTI, Sory Ersa Siregar tewas dalam konflik bersenjata di Aceh pada 29 Desember 2003.


Partai Aceh Targetkan Kemenangan pada Pilkada 2022

1 November 2020

Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf memberikan arahan pada pembukaan Rapim Partai Aceh seluruh Aceh (Ban Sigom Aceh) di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu 31 Oktober 2020. ANTARA/Syifa Yulinnas
Partai Aceh Targetkan Kemenangan pada Pilkada 2022

Haji Muzakir Manaf menyatakan pihaknya menargetkan kemenangan Partai Aceh pada Pilkada tahun 2022.


KontraS Tolak Wacana Penerapan Hukum Rajam di Aceh

11 September 2020

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org
KontraS Tolak Wacana Penerapan Hukum Rajam di Aceh

Menurut Fatia, hukum rajam merupakan hukuman kuno yang masih digunakan hingga saat ini dengan alasan menggunakan hukum Islam.


Kota Banda Aceh Larang Perayaan Tahun Baru

25 Desember 2019

Suasana pesta kembang api saat perayaan tahun baru 2019 di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali, Selasa, 1 Januari 2019. Ribuan warga dan wisatawan melakukan perayaan menyambut tahun baru 2019 dengan melakukan pesta kembang api di sepanjang Pantai Kuta. ANTARA
Kota Banda Aceh Larang Perayaan Tahun Baru

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah mengeluarkan imbauan larangan merayakan tahun baru masehi.


Kota Banda Aceh Raih WTP dari BPK 10 Kali Berturut-turut

24 Mei 2018

Umat muslim melaksanakan salat Tarawih pertama bulan Ramadan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, 16 Mei 2018. Mayoritas umat muslim di Provinsi Aceh melaksanakan ibadah puasa sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah pada 17 Mei 2018. ANTARA/Irwansyah Putra
Kota Banda Aceh Raih WTP dari BPK 10 Kali Berturut-turut

Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Foto Hukum Cambuk di Aceh Viral, Ini Peristiwanya

22 April 2018

Puluhan warga manyaksikan seorang terpidana pelanggar hukum Syariat Islam menjalani hukuman cambuk di Banda Aceh, 20 April 2018.  AP
Foto Hukum Cambuk di Aceh Viral, Ini Peristiwanya

Foto seorang perempuan yang tengah menjalani hukum cambuk viral di media sosial. Foto itu merupakan pelaksanaan hukum cambuk di Banda Aceh.