TEMPO.CO, Kulonprogo - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, menargetkan sedikitnya 450 hektare sawah baru tercetak setelah ratusan hektare lahan sawah pertanian di pesisir selatan tergusur untuk rencana pembangunan bandara baru.
“Kami arahkan sawah-sawah baru dicetak di wilayah bagian utara sebagai pengganti sawah yang hilang akibat bandara baru,” ujar Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo di sela acara panen jagung di Desa Sendangsari Pengasih, Kulonprogo, Rabu, 4 November 2015.
Hasto menuturkan rencana pembangunan bandara yang sudah ditetapkan di Kecamatan Temon oleh pihak PT Angkasa Pura 1 membutuhkan cukup banyak area lahan pertanian. Lokasi bandara seluas total 637 hektare itu menempati lahan di lima desa terdampak di Kecamatan Temon, yakni Desa Jangkaran, Sindutan, Paliyan, Glagah, dan Kebonrejo.
Hasto menuturkan, untuk mencetak sawah baru ini, pihaknya telah mempersiapkan langkah awal dengan membangun kesiapan infrastruktur saluran irigasi terlebih dulu agar sawah-sawah baru tak muspro karena sulit mendapat sumber air. “Kami mulai tahun ini perpanjang saluran irigasi dari Kalibawang sampai Sentolo,” kata Hasto. Pembangunan saluran irigasi primer itu sudah dimulai dengan pembebasan lahan seluas 2 kilometer.
Empat ratus lima puluh hektare sawah baru yang dicetak itu, Hasto menuturkan, tersebar di sejumlah titik area utara Kulonprogo, seperti di Kecamatan Pengasih, Sentolo, dan Nanggulan. Tiap titik mempunyai luasan sawah sekitar 5-7 hektare.
Hasto menuturkan kendala mencetak sawah baru ini tak hanya dalam menyiapkan infrastruktur, seperti saluran irigasi, tapi juga menghadapi pesatnya alih fungsi lahan oleh masyarakat pemilik sawah. “Jika tak segera dikendalikan, potensi laju alih fungsi lahan di Kulonprogo selama lima tahun ke depan sekitar 350 hektare, ini sudah over,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Untuk sawah yang tersisa di lokasi area bandara sendiri, pemerintah Kulonprogo menyatakan akan menjaganya agar tak beralih fungsi. Caranya dengan melarang semua pembangunan di tepi ruas jalan provinsi. Pemerintah, kata dia, telah membuat larangan pembangunan lebih dari 100 meter persegi di tepi ruas jalan provisi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang turut hadir dalam acara panen jagung ini, menuturkan program cetak sawah baru menjadi satu kebijakan pemerintah presiden Joko Widodo yang pelaksanaannya akan dikawal ketat. “Pemerintah pun wajib mengendalikan sawah-sawah beralih fungsi,” tutur Amran.
PRIBADI WICAKSONO
