Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKB Kalimantan Timur Lawan Keputusan Gubernur Awang Faroek  

image-gnews
Awang Faroek Ishak. TEMPO/Arnold Simanjuntak
Awang Faroek Ishak. TEMPO/Arnold Simanjuntak
Iklan

TEMPO.CO, Samarinda - Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur kecewa dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak yang berdampak lengsernya kader PKB sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Wakil Ketua DPW PKB Kalimantan Timur Untoro Raja Bulan mengungkapkan rasa kecewanya dan menyiapkan langkah hukum. Menurut Untoro, SK Gubernur Nomor 171.3.2-4622 tahun 2015 tak memiliki landasan hukum yang kuat untuk melenggeserkan kader PKB di kursi wakil ketua DPRD. "SK Gubernur ini terlalu jauh mencampuri urusan partai dan cenderung lalai dengan aturan," kata Untoro, Selasa, 27 Oktober 2015.

SK Gubernur diterbitkan 25 Agustus lalu menyikapi pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dari kabupaten induk Kutai Barat tahun lalu. Dalam SK tersebut, disebutkan anggota DPRD Kutai Barat dari daerah pemilihan Mahakam Ulu dipulangkan untuk menjabat di daerah Mahakam Ulu. Akibat SK tersebut, PKB yang sebelumnya memiliki tiga kursi harus berkurang menjadi dua kursi.

Menurut Untoro, pergantian unsur pimpinan di DPRD kabupaten memang diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD. Tapi, kata dia, tak satu pun unsur yang masuk kategori itu.

Untoro mengatakan DPRD diangkat secara kolektif sesuai dengan masa kerjanya, 2014-2019. "Jadi kalau tak ada unsur yang dilanggar, tentunya tak bisa diberhentikan di tengah jalan," kata Untoro.

PKB Kalimantan Timur merasa keberatan dengan pengurangan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat akibat pemekaran wilayah. Jatah kursi PKB, yang sebelumnya mendapat tiga kursi dan berhak atas posisi wakil ketua, kini berkurang. Tak hanya itu, jatah wakil ketua harus digantikan dari partai lain akibat pengurangan ini. Gubernur Kalimantan Timur melalui surat keputusannya dijadikan acuan untuk mengeksekusi pergantiannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dirincikan dia, pergantian antar waktu atau pergantian kursi wakil ketua sesuai aturan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena pelanggaran etik berdasarkan hasil putusan Badan Kehormatan dan diberhentikan oleh partai. Untoro mengaku sampai saat ini kader PKB yang diganti sama sekali tak memenuhi unsur tersebut. "Tak mungkin kami memberhentikan karena selama ini kader kami di Kutai Barat tak melenceng dari garis partai," kata dia.

Ketika dikonfirmasi masalah tersbeut, Kepala Biro Hukum di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Suroto dikonfirmasi masalah ini tak bisa berkomentar banyak. "Kalau masalah perganian anggota DPRD dan pergantian wakil ketua DPRD itu urusannya biro pemerintahan, kami tak terlibat," kata Suroto.

Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Ismiati tak memberi komentar rinci. Dia hanya menjawab singkat dan berulang-ulang menyangkut terbitnya SK gubernur ini. "Semua sudah sesuai aturan, itu normatif saja," kata Ismiati saat ditanya acuan hukum terbitnya SK tersebut.

FIRMAN HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

10 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

15 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.


Jumlah Titik Panas di Kaltim Tambah saat Wilayah Lain Mulai Hujan

31 Oktober 2023

Petugas gabungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, memadamkan karhutla di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam pada 31 Juli 2023. (ANTARA/HO Pusdalops BPBD Kabupaten PPU)
Jumlah Titik Panas di Kaltim Tambah saat Wilayah Lain Mulai Hujan

BMKG Stasiun Balikpapan mendeteksi sebanyak 462 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga semua pihak diminta waspada.


Kekayaan Edward Tannur, Anggota DPR dari PKB yang Anaknya Aniaya Pacar Hingga Meninggal

10 Oktober 2023

Anggota DPR Edward Tannur. Wikipedia
Kekayaan Edward Tannur, Anggota DPR dari PKB yang Anaknya Aniaya Pacar Hingga Meninggal

Kekayaan anggota DPR dari PKB Edward Tannur, orangtua Gregorius Ronald Tannur yang aniaya pacar hingga meninggal.


Muhaimin Iskandar Dilirik PDIP, Prabowo Subianto: Jangan ke Mana-mana

30 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juli 2023. Tempo/Ima Dini Shafira
Muhaimin Iskandar Dilirik PDIP, Prabowo Subianto: Jangan ke Mana-mana

Prabowo Subianto minta Muhaimin Iskandar jangan kemana-mana. Sebelumnya, Muhaimin dilirik PDIP sebagai salah satu cawapres Ganjar Pranowo.


Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024

24 Juli 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg  2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didukung sebagai bakal capres maupun cawapres oleh kiai dan santri. Berikut profil Muhaimin Iskandar.


Ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sebut Partai Pemerintah Kompak Hadiri Harlah PKB

24 Juli 2023

Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) saat menghadiri puncak perayaan hari lahir atau Harlah Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 23 Juli 2023. ANTARA/Fauzi Lamboka.
Ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sebut Partai Pemerintah Kompak Hadiri Harlah PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mencari keberadaan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Harlah PKB di Stadion Manahan, Ahad, 23 Juli 2023.


Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

9 Juni 2023

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu PKB Jazilul Fawaid (kanan) usai melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengumumkan rencana koalisi dengan PKB saat bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin pada 18 Juni lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

PKB mengusulkan deklarasi capres-cawapres diumumkan bulan Juni ini. Sebelumnya, Partai Demokrat juga mengusulkan deklarasi cawapres di bulan ini.


5 Makanan Khas Kota Samarinda yang Patut Dicoba

7 Juni 2023

Amplang ikan, camilan gurih dari Balikpapan. Berbahan ikan pipih alias ikan belida, ditambah telur dan tepung. (TEMPO/Rita Nariswari)
5 Makanan Khas Kota Samarinda yang Patut Dicoba

Makanan khas kawasan Kota Samarinda merupakan perpaduan cita rasa Indonesia dan budaya lokal yang kaya.


3 Destinasi Wisata di Kota Samarinda, Bisa Menyusuri Sungai Mahakam

7 Juni 2023

Jembatan Repo-repo yang melintas di atas Sungai Mahakam membuat wisatawan mudah berkunjung ke Pulau Kumala. Foto: Danispro
3 Destinasi Wisata di Kota Samarinda, Bisa Menyusuri Sungai Mahakam

Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kota Samarinda memancarkan pesona dengan keindahan alamnya, mulai dari hutan hujan tropis hingga warisan budaya.