TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan dalam satu tahun pemerintah Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla terdapat sejumlah hal yang mesti dibenahi, terutama masalah ekonomi.
"BPS (Badan Pusat Statistik) telah mengumumkan bertambahnya satu angka kemiskinan, dan ini juga bisa menjadi ladang subur bagi tumbuhnya aliran-aliran radikal, baik aliran radikal kanan maupun radikal kiri. Kami mengharapkan Presiden memberikan fokus perhatian terhadap pembenahan masalah ekonomi," kata Aburizal Bakrie di sela perayaan ulang tahun Golkar ke-51 di Kampung Pulo, Selasa, 20 Oktober 2015.
Menurut Aburizal alias Ical, Presiden Joko Widodo telah berusaha melakukan yang terbaik dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin. Menurut Ade, setiap pengambilan kebijakan Jokowi dalam bidang ekonomi hendaknya didukung semua pihak, karena merupakan program bersama. "Saya berharap untuk pengambil kebijakan ekonomi, bukan hanya yang ada di kabinet ya, tapi instansi-instansi dan kewenangan untuk memperbaiki keadaan," kata Ade.
Politikus Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan reshuffle kabinet jilid I yang belum mampu mengubah masalah ekonomi secara signifikan. "Reshuffle yang pertama itu tidak serta-merta membawa perubahan. Secara kolektivitas belum terlihat ada akselarasi termasuk ekonomi. Walau dolar masih mengalami penguatan, tapi ancaman PHK itu masih ada," katanya.
DESTRIANITA K