Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Bela Negara, Komnas HAM Takut Ada Militerisme

image-gnews
Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Maneger Nasution, menyarankan agar program bela negara dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain karena program tersebut sudah terintegrasi dengan kurikulum, Maneger mengatakan, hal itu untuk menghindari militerisme di kalangan sipil.

"Koordinasi sebaiknya di Kementerian Pendidikan supaya tidak ada anggapan militeristik di kalangan masyarakat sipil," katanya saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, 13 Oktober 2015.

Menurut dia, program ini bisa masuk ke program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang punya struktur dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. “Kalau ada materi atau pelatihan, ya masukkan saja tanpa harus melibatkan lembaga lain yang tentu biayanya besar," katanya.

Program bela negara diusulkan Kementerian Pertahanan untuk membangun cinta Tanah Air. Menurut Maneger, sebelum merealisasi program itu, pemerintah seharusnya lebih dulu menjelaskan soal urgensi dari bela negara. “Kalau ada program bela negara, intinya tidak boleh ada paksaan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, saat ini beberapa negara bahkan sudah menghapus program bela negara. “Kalaupun ada, seperti Korea Selatan, karena sejarah mereka berhadapan dengan Korea Utara. Kalau kita diwajibkan karena sejarah apa?" katanya. "Ada pelanggaran HAM kalau dipaksa ikut," tuturnya.

ARKHELAUS WISNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai

21 Januari 2024

Bamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai

Bamsoet menegaskan peran Front Keadilan Pemuda dan Pemudi Indonesia (FKPPI) sebagai bagian integral dari bela negara, yang harus mampu menjaga kelancaran Pemilu 2024.


Hari Bela Negara Tak Bisa Dipisahkan Peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI yang Dilupakan

19 Desember 2023

Sjafruddin Prawiranegara. Foto: life.com
Hari Bela Negara Tak Bisa Dipisahkan Peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI yang Dilupakan

Ditetapkannya Hari Bela Negara tak bisa dipisahkan dari peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden Indonesia saat PDRI.


SBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?

19 Desember 2023

Serka Iswanto dari Denmatra 2 Kopasgat melakukan terjun payung dengan membawa bendera Merah Putih raksasa dalam gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2023. Gladi bersih yang diikuti 4.630 personel dan 130 alutsista dari tiga matra TNI tersebut digelar untuk persiapan HUT TNI pada Kamis (5/10). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?

Peringatan Hari Bela Negara ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948


10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Bamsoet: Empat Pilar MPR dan Bela Negara Saling Menguatkan

1 Agustus 2023

Bamsoet: Empat Pilar MPR dan Bela Negara Saling Menguatkan

Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, dan sumber etika moral memberikan nafas sekaligus arah tujuan dalam upaya bela negara


UGM Gelar Pelatihan Bela Negara, Apa Saja yang Dipelajari?

7 Desember 2022

Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan pelatihan bela negara. ugm.ac.id
UGM Gelar Pelatihan Bela Negara, Apa Saja yang Dipelajari?

Bela negara dari UGM ini diikuti oleh mahasiswa afirmasi asal Papua dan Papua Barat yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sekitar DIY.


Rektor: UI Siap Jalankan Program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara

3 Desember 2022

Nama rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro tengah menjadi sorotan publik lantaran statusnya yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ari pun kini akhirnya mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bank BRI pada 22 Juli 2021 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Foto: dok.UI
Rektor: UI Siap Jalankan Program Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menyatakan kesiapannya dalam menjalankan program yang diluncurkan pemerintah itu.


9 Negara yang Memberlakukan Bela Negara Pasca-Perang Dunia II

28 September 2022

Penumpang bus dari Rusia ke Finlandia menuju kontrol perbatasan di pos pemeriksaan perbatasan Vaalimaa di Virolahti, Finlandia, pada 23 September 2022. Tiket penerbangan keluar dari Rusia juga ludes dipesan setelah pengumuman mobilisasi militer parsial. Lehtikuva/Sasu Makinen via REUTERS
9 Negara yang Memberlakukan Bela Negara Pasca-Perang Dunia II

Yang teranyar adalah bela negara ala Presiden Putin, rakyat diminta terlibat dalam perang menyerang Ukraina. Perintah ini banyak ditolak warga.


Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

28 September 2022

Mobil mengantre untuk melintasi perbatasan dari Rusia ke Finlandia di pos pemeriksaan perbatasan Vaalimaa di Virolahti, Finlandia, 23 September 2022. Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial yang dapat membuat 300.000 orang dipanggil untuk bertugas dalam perang di UkrainaLehtikuva/Sasu Makinen via REUTERS
Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

Bela negara dalam spektrum keras, dapat dilakukan dengan cara melindungi negara dari ancaman musuh bersenjata di medan pertempuran.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?