TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeleok Nila mengatakan saat ini pemerintah lebih mengutamakan upaya pemadaman api kebakaran yang menyebabkan bencana asap. Menurutnya, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengutamakan pemadaman api karena merupakan sumber dari masalah kesehatan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. "Tadi Pak Presiden minta, matikan api. Itu dulu. Jadi kita harus matikan dulu penyebabnya," katanya di Kompleks Istana, Rabu, 7 Oktober 2015.
Menurut Nila, penanganan kesehatan yang sudah dilakukan pemerintah terhadap masyarakat korban bencana kabut asap selaman ini sudah cukup. Kementerian Kesehatan sudah mendistribusikan obat, masker, dan oksigen yang diminta. Menurut dia, jika masih ada masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan yang terjadi saat ini, hal itu disebabkan oleh asap yang masih belum berhenti. "Hari ini Anda yang terkena ISPA, kemudian besok saya yang ISPA," katanya.
Terkait dengan permintaan supaya pemerintah memberikan masker jenis N95, menurut Nila itu justru tidak tepat. Alasannya, masker yang paling cocok bagi warga korban kabut asap saat ini adalah masker biasa, bukan masker N95.
Masker N95 justru dianggap tidak cocok untuk dipakai warga menghadapi kabut asap karena memiliki pori-pori yang kecil, sementara itu polutan yang dihasilkan asap besar. "Masker N95 itu pori-porinya kecil sekali, sedangkan polutannya saat ini itu agak besar. Jadi kalau itu menempel (di masker), jadinya malah menutup pori-pori, malah pernafasannya menjadi lebih sulit," kata Nila di Kompleks Istana, Rabu, 7 Oktober 2015.
Nila mengatakan masker N95 memang harusnya digunakan untuk bencana. Namun untuk menangani masalah kesehatan masyarakat korban bencana kabut asap, kata dia, paling tepat menggunakan masker biasa. "N95 itu untuk virus yang kecil, nah itu lebih menahan. Pori-porinya 0,6. Jadi itu tergantung partikelnya. Karena dia kan untuk menahan partikel," katanya.
Meski menyarankan untuk menggunakan masker biasa, Nila mempersilakan jika ada masyarakat yang ingin menggunakan masker N95.
Sebelumnya, Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa penanganan kesehatan para korban kabut asap di daerah terdampak kabut asap buruk. Menurut dia, jumlah Posko kesehatan dan alat-alat kesehatan tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban. "Padahal Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk lebih aktif menangani korban," ujar Sutopo di kantornya, Selasa, 6 Oktober 2015.
Sutopo mencontohkan soal masker. Menurutnya, masker yang selama ini disediakan dan dibagikan ke masyarakat adalah masker biasa yang berbahan kanvas. Masker jenis tersebut bukan masker yang layak untuk digunakan melawan gempuran kabut asap seperti yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Harusnya, kata dia, Kementerian Kesehatan semestinya memberikan masker N95 yang bisa menyaring partikel debu hingga 95 persen. "Kalau memang dananya kurang, bisa menyurati Kepala BNPB," kata dia.
Hal senada juga diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup mengatakan pemerintah abai pada korban terdampak asap. Karena itu Walhi tengah menyiapkan gugatan masyarakat sipil kepada penyelenggara negara terkait dengan penanganan kabut asap.
ANANDA TERESIA
