Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkuat di ASEAN, Berapa Gaji TNI Dibanding Negara Tetangga?  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Pasukan TNI melakukan demo Yongmoodo dalam upacara  peringatan HUT TNI ke 70 di Cilegon  - Banten, 5 Oktober 2015. TEMPO/Amston Probel
Pasukan TNI melakukan demo Yongmoodo dalam upacara peringatan HUT TNI ke 70 di Cilegon - Banten, 5 Oktober 2015. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Republik Indonesia (TNI) dianggap sebagai salah satu kekuatan militer paling diperhitungkan di dunia. Berdasarkan Global Firepower (GFP),  sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia, TNI masuk peringkat 12 terkuat di dunia sekaligus sebagai yang terkuat di Asia Tenggara atau ASEAN. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin kesejahteraan prajurit. Sebab, "TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera," ujar Jokowi dalam perayaan Ulang Tahun TNI ke-70 di Cilegon kemarin Senin, 5 Oktober 2015. Meski beberapa tahun terakhir naik, tampaknya gaji prajurit Indonesia masih lebih rendah dibanding tentara di negara tetangga.

Tahun lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji TNI dari gaji pokok terendah (golongan Tamtama) Rp 1.393.000 menjadi Rp 1.476.600 per bulan, sedangkan gaji pokok tertinggi golongan perwira tinggi (Jenderal, Laksamana, atau Marsekal) naik dari Rp 5.025.000 menjadi Rp 5.326.400. Tahun ini Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama. Gaji pokok golongan Tamtama terendah dinaikkan menjadi Rp 1.565.200 per bulan, sedangkan gaji pokok tertinggi golongan perwira tinggi naik menjadi Rp 5.646.100.

Dibandingkan dengan negara tetangga, gaji pokok prajurit Indonesia masih jauh tertinggal. Di Singapura, gaji seorang prajurit berpangkat Sersan mencapai Rp 11,29 juta per bulan dengan perhitungan nilai tukar Rupiah 10.300 per Dollar Singapura. Sedangkan di Indonesia, gaji prajurit berpangkat Sersan berkisar pada Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta atau hampir seperempat gaji di Singapura.

Gaji pokok prajurit Indonesia juga lebih rendah dibanding Malaysia. Gaji tertinggi seorang prajurit berpangkat Letnan Satu di sana mencapai Rp 7,8 juta per bulan. Sedangkan di Indonesia gaji tertinggi prajurit di pangkat yang sama adalah Rp 4,4 juta per bulan. Penghitungan gaji itu berdasarkan asumsi nilai tukar Rupiah 3.300 per Ringgit Malaysia. Gaji seorang Sersan Satu di Malaysia bahkan lebih tinggi dibanding gaji seorang Jenderal, Laksamanan, dan Marsekal di Indonesia yang hanya memperoleh gaji Rp 5,3 juta per bulan. Gaji seorang Jenderal di Malaysia mencapai Rp 23,4 juta per bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggaran pengeluaran militer Indonesia, termasuk untuk membayar gaji prajurit, mencapai US$ 6,9 miliar per tahun. Nilai itu termasuk 30 terbesar di dunia. Berikut perbadingan anggaran pengeluaran militer sejumlah negara di dunia pada 2015 (US$)

1. Amerika Serikat     : 577,1 miliar
2. Cina                     : 145 miliar
3. Rusia                    : 60,4 miliar
4. Arab Saudi             : 56,7 miliar
5. Inggris                  : 51,5 miliar
6. Jepang                  : 41,6 miliar
7. Jerman                  : 40,2 miliar
8. Prancis                  : 40 miliar
9. India                     : 38 miliar
10. Brazil                   : 34,7 miliar
11. Italia                   : 34 miliar
12. Korea Selatan       : 33,1 miliar
13. Australia               : 26,1 miliar
14. Turki                    : 18,1 miliar
15. Israel                   : 17 miliar
16. Kanada                : 15,7 miliar
17. Emirat Arab           : 14,3 miliar
18. Kolumbia              : 12,1 miliar
19. Spanyol                : 11,6 miliar
20. Afganistan            : 11,5 miliar
21. Taiwan                  : 10,7 miliar
22. Aljazair                 : 10,5 miliar
23. Belanda                : 9,8 miliar
24. Singapura             : 9,7 miliar
25. Polandia               : 9,3 miliar
26. Korea Utara          : 7,5 miliar
27. Pakistan               : 7 miliar
28. Meksiko               : 7 miliar
29. Norwegia              : 7 miliar
30. Indonesia             : 6,9 miliar

ANANDA TERESIA|EVAN|AGUNG SEDAYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

1 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

2 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

5 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

5 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

6 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

9 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

9 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

9 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

15 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.