TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran negara di Pelindo II.
"Kami anggota Komisi III membentuk Pansus yang terdiri dari lintas komisi, lintas fraksi, yang akan mendalami masalah ini dan memastikan aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum tanpa pandang bulu dan intervensi dari pihak mana pun," kata perwakilan Komisi Hukum, Muhammad Aziz Syamsuddin, dalam rapat paripurna DPR ke-6 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 5 Oktober 2015.
Selanjutnya, pimpinan DPR yang diwakili Fahri Hamzah memberikan batas waktu hingga sidang paripurna berikutnya untuk mengumumkan siapa saja anggota DPR yang tergabung dalam Pansus.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menyatakan senang dengan keputusan pembentukan Pansus Pelindo II itu. Ia mengatakan bahwa dalam satu pekan ini 30 anggota Pansus yang merupakan perwakilan komisi dan perwakilan partai akan ditentukan. "Kami rapat dulu, nanti anggota Pansus dari Komisi III, V, VI, IX, dan XI," kata Masinton.
Usulan pembentukan Pansus Pelindo II disampaikan anggota Komisi III setelah Komisaris Jenderal Budi Waseso yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah kantor PT Pelindo II pada Jumat, 28 Agustus 2015. Penyidik juga menggeledah ruang kerja Direktur PT Pelindo II Richard Joost Lino untuk mencari dokumen bukti penyalahgunaan pengadaan sepuluh alat bongkar-muat atau mobile crane di Pelindo II.
Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik menemukan 26 bundel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan laporan kinerja Pelindo II. Bareskrim juga menyegel satu unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC yang dioperasikan Pelabuhan Tanjung Priok.
DESTRIANITA K.
