TEMPO.CO, Jakarta - Tragedi Gerakan 30 September 1965 sudah 50 tahun berlalu. Perayaan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung pada pagi ini di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Di sela upacara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo tetap akan membentuk mekanisme rekonsiliasi terhadap korban kasus pelanggaran hak asasi manusia. Namun Luhut menuturkan mekanisme rekonsiliasi hingga saat ini masih dalam proses.
"Rekonsiliasi masih kami bicarakan bentuknya gimana. Tapi tadi sudah dikatakan Presiden, tidak ada pikiran untuk minta maaf," ucap Luhut di Monumen Pancasila Sakti, Kamis, 1 Oktober 2015. "Kami hanya melihat. Seperti sudah saya berkali-kali katakan, kami menatap ke depan, jangan melihat ke belakang lagi."
Pemerintah, ujar Luhut, belum akan merehabilitasi keluarga korban Partai Komunis Indonesia. "Kami belum bicara sampai ke situ, panjang, tapi kami lagi cari format yang bagus dan tidak menimbulkan kegaduhan."
Menurut Luhut, salah satu upaya Jokowi dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah mengundang tiga purnawirawan TNI yang mengangkat jenazah tujuh pahlawan revolusi ke Istana Negara. Tiga purnawirawan itu dulunya berasal dari Satuan Komando Pasukan Khusus atau dulu disebut Resimen Penggempur Komando Angkatan Darat (RPKAD).
"Tadi Presiden Jokowi mengundang tiga prajurit yang mengangkat jenazah para pahlawan revolusi untuk bertemu dengan beliau di Istana. Saya kira itu sebuah apresiasi dari Presiden, karena tinggal tiga orang yang hidup dari semua yang terlibat dalam pengangkatan pahlawan revolusi," tuturnya. "Saya sebagai tentara sangat tersentuh juga."
REZA ADITYA
