Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belasan Pengalengan Tuna Indonesia Dapat Rapor Merah  

Editor

Erwin prima

image-gnews
Seorang buruh mengangkat ikan Tuna untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bersehati, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (3/11). ANTARA/Fiqman Sunandar
Seorang buruh mengangkat ikan Tuna untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bersehati, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (3/11). ANTARA/Fiqman Sunandar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Belasan perusahaan pengalengan tuna Indonesia mendapat rapor merah dari organisasi lingkungan global Greenpeace. Greenpeace dalam survei terbarunya, memberi ranking pada 22 perusahaan industri pengalengan tuna di Indonesia dan Filipina.

Dari 22 perusahaan, tidak ada satu pun yang meraih rapor hijau (baik), hanya satu perusahaan mendapat rapor kuning (cukup), dan selebihnya mendapat rapor merah (kurang). Penilaian ini berdasarkan dari tiga kriteria kunci, yaitu keterlacakan, keberlanjutan, dan kesetaraan.

Kriteria keterlacakan berdasarkan kemampuan perusahaan dan konsumen menelusuri dari mana asal ikan tuna yang digunakan. “Kami ingin semua tangkapan ikan dari kapal perlu jelas asal usulnya dari mana, dan ada pemisahan berdasarkan metode tangkapnya, dan tiap ikan diberi label dengan benar,” kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Senin, 21 September 2015.

Perusahaan juga dituntut memiliki komitmen dalam menjual tuna yang berkelanjutan. Aspek penting yang menjadi penilaian di kriteria keberlanjutan ini meliputi status ikan tuna yang digunakan harus berasal dari stok yang tidak mengganggu proses tuna untuk berkembang biak, serta cara penangkapan yang digunakan.

“Kita sering menggunakan rumpon, sehingga banyak jenis yang bukan target penangkapan ikut terjaring, contohnya hiu,” ujar Arifsyah. Greenpeace juga menjadikan kesetaraan sebagai kriteria kunci dalam penilaian industri pengalengan tuna.

Terkait maraknya praktek perbudakan maka Greenpeace mendesak perusahaan memastikan kesejahteraan bagi para pekerjanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam metodenya Greenpeace melakukan survei kepada 22 perusahaan di Indonesia dan Filipina. Namun, hanya tujuh perusahaan yang berpartisipasi. Dari tujuh perusahaan,hanya satu perusahaan yang mendapat rapor kuning (cukup), selebihnya rapor merah (kurang). 15 perusahaan yang tidak berpartisipasi dilakukan riset online eksternal dan semuanya bernilai kurang (rapor merah).

Berikut hasil survei industri pengalengan tuna di Indonesia dan Filipina tahun 2015.

Ranking - Perusahaan Pengalengan - Negara - Kategori

1. Century Canning Corp. Filipina. Cukup
2. PT. Delta Pasific Indotuna. Indonesia. Kurang
3. PT. Samudera Mandiri Sentosa. Indonesia. Kurang
4. Philbest Canning Corp. Filipina. Kurang
5. Ocean Canning Corp. Filipina. Kurang
6. PT. Sinar Pure Foods International. Indonesia. Kurang
7. Celebes Canning Corp. Filipina. Kurang
8. CV. Pasific Harvest Corp. Indonesia. Kurang
9. PT. Bali Maya Permai Food Canning Industry. Indonesia. Kurang
10. Alliance Select Foods International . Filipina & Indonesia. Kurang
11. PT. Avila Prima Intra Makmur. Indonesia. Kurang
12. - CDO Foodsphere. Filipina. Kurang
- Permex Producers and Exporters Corp. . Filipina. Kurang
- Seatrade Canning Corp . Filipina. Kurang
- PT. RD. Pacific International. Indonesia. Kurang
- PT. Aneka Tuna Indonesia. Indonesia. Kurang
- PT. Banyuwangi Cannery Indonesia. Indonesia. Kurang
- PT. Juifa International Foods. Indonesia. Kurang
- PT. Carvinna Trijaya Makmur. Indonesia. Kurang
13. PT. Deho Canning Co. Indonesia. Kurang
- PT. Maya Muncar. Indonesia. Kurang
14. Bigfish Foods Corporation. Filipina. Kurang

FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

9 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

15 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.