TEMPO.CO, Karawang - Yogi Patria Alsyah, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang angkat bicara mengenai dugaan kampanye terselubung pasangan Saan Mustopa dan Iman Sumantri. Yogi mengaku telah mendapat laporan dari seorang pegawainya bahwa pasangan yang menamakan Saiman ini, pernah mengadakan kumpul-kumpul di kantor Dewan Pengawas PDAM Karawang.
"Kejadiannya bulan lalu, akhir Agustus," ujar Yogi saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Selasa, 15 September 2015.
Menurut Yogi, Iman Sumantri, wakil Saan Mustopa di Pilkada Karawang masih menjadi Ketua Dewan Pengawas. "Baru mengundurkan diri secara lisan. Masih menunggu surat keputusan dari plt Bupati," kata Yogi.
Ihwal kumpul-kumpul itu, Yogi mengatakan telah melapor kepada Sekretaris Daerah Karawang, Teddy Rusfendy Sutisna. "Pak sekda, itu kantor Dewan Pengawas PDAM suka dipakai acara tim sukses Saiman. Mohon ditegur. Itu kan aset negara," kata Yogi menirukan perkataannya saat melapor.
Yogi mengaku melaporkan hal itu kepada sekda, karena ia tidak mempunyai wewenang untuk menegur Dewan Pengawas. "Direktur tidak bisa menegur dewan pengawas, karena tidak ada jalurnya. Selain itu, nanti dikira PDAM terlibat politik praktis," ucap dia.
Yogi mengkhawatirkan kegiatan itu bisa berdampak kepada PDAM. "Nanti, dikira PDAM main politik. Kita tidak mau jadi bulan-bulanan pihak lain," ungkap Yogi.
Sebelumnya, Iman Sumantri, membantah melakukan kampanye terselubung di kantor PDAM Kabupaten Karawang pada akhir Agustus 2015. Ia mengatakan pertemuan itu tidak terkait politik.
"Pertemuan itu hanya membicarakan konsultasi terkait PDAM. Lagian, pertemuan itu sebelum penetapan saya dan Saan Mustopa," ujar Iman Sumantri saat ditemui Tempo, usai Sidang Paripurna HUT Karawang ke-382 di Gedung DPRD Karawang, Senin, 14 September 2015.
Sementara itu, Syarif Hidayat, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, meminta Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana melaporkan puluhan PNS yang diduga menggalang dukungan untuk pasangan Saan Mustopa dan Iman Sumantri.
"Lebih baik puluhan PNS yang diduga berpolitik praktis itu dilaporkan ke Panwaslu, agar bisa diproses," kata Syarif, Senin, 14 September 2015.
HISYAM LUTHFIANA
