TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan sanksi bagi daerah yang tidak mampu meningkatkan produksi beras hingga 5 persen setiap tahun. Sanksinya berupa dihentikannya bantuan pertanian dari pemerintah pusat.
"Anggaran bantuannya akan kami nolkan. Kami alihkan ke daerah yang bisa meningkatkan produksi berasnya. Adil kan?" ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 15 September 2015.
Menurut dia, pemerintah memiliki target swasembada beras 10 ton dalam tiga tahun. Karena itu, pemerintah sengaja mengucurkan anggaran ke daerah dengan jumlah yang besar.
Amran mengatakan awalnya ada 26 kabupaten dan kota yang tidak mampu meningkatkan produksinya hingga 5 persen. Namun, dari laporan terakhir, tinggal 10 kabupaten.
Amran mengatakan ada lima permasalahan dalam mewujudkan swasembada beras. Di antaranya distribusi pupuk yang lambat, benih, kerusakan irigasi, kekurangan tenaga penyuluh, dan kurangnya alat produksi pertanian.
Namun, kata Amran, sekarang sejumlah masalah telah bisa diselesaikan. Malah ada oknum pengoplosan pupuk yang sudah ditangkap. "Ada sekitar 40 orang pelakunya," ujarnya.
Masalah benih, menurut dia, juga sudah diselesaikan. Termasuk perbaikan irigasi. Dari 33 hektare irigasi yang rusak, sudah ada yang diperbaiki.
Saat ini, Kementerian Pertanian juga sudah mengirimkan 60 ribu alat pertanian ke daerah. "Untuk tenaga penyuluh, kami minta bantuan Babinsa TNI," ujarnya.
ANDRI EL FARUQI
