TEMPO.CO, Kebumen - Bentrok kembali pecah di tanah Urut Sewu, Kebumen. Petani yang menolak pemagaran lahan konflik digebuki tentara bersenjata lengkap. Empat menderita luka berat dan belasan lainnya mengalami luka ringan.
"Saat sedang menyampaikan aspirasi, tiba-tiba kami diserang," kata Kepala Desa Petangkuran, Kecamatan Mirit, Kebumen, Muchlisin, Sabtu, 22 Agustus 2015. Ia menderita memar saat dipukuli tentara di depan seorang polisi yang tak berani melerai. Padahal ia sudah lari menjauh dari lokasi bentrokan.
Kepala Desa Wiromartan Widodo Sunu Nugroho bocor kepalanya kena pentungan. Tangannya retak. "Ia tiba-tiba dipukul saat sedang mempertanyakan legalitas pemagaran lahan," ujar Muchlisin.
Konflik Urut Sewu bermula ketika ada saling klaim tanah sepanjang 22,5 kilometer di pesisir Kebumen. Tanah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian itu belakangan dipagari oleh TNI AD untuk latihan militer.
Masih menurut Muchlisin, petani tidak membawa apa-apa saat menghadang pemagaran. Massa mulai berkumpul sejak pukul 07.00. Jumlahnya sekitar 150 orang.
Saat melakukan orasi, tentara bertambah banyak dan mengepung massa. Mereka lalu digebuki. Massa pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Tentara terus mengejar. "Ibu-ibu hanya bisa menangis saat dibentak tentara," tuturnya.
Warga yang mengalami luka berat adalah Widodo Sunu Nugroho, Ratiman, dan Prayogo. Ketiganya dari Desa Wiromartan. Sedangkan seorang lagi, Rajab, berasal dari Desa Petangkuran. Lima belas korban lainnya mengalami luka ringan. Kini mereka dirawat di Puskesmas Mirit.
Agam, aktivis agraria yang ikut aksi, mengatakan, pada pukul 07.00, massa sudah berkumpul untuk melakukan penolakan pemagaran lahan. "Kami aksi damai dan hanya mempertanyakan dasar pemagaran," ucapnya.
Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD Setrojenar Mayor Infanteri Kusmayadi mengatakan ia sudah melakukan sosialisasi sebelum pemagaran. "Itu bukan tanah rakyat, tapi tanah negara," katanya dengan nada tinggi.
Ia mengaku sudah jenuh dengan konflik itu. Menurut dia, masyarakat telah dibohongi sehingga melakukan perlawanan. "Silakan lewat jalur hukum. Jika kami kalah, kami akan angkat kaki," ujarnya.
Komandan Distrik Militer 0709 Kebumen Letnan Kolonel Infanteri Putra Widya Winaya mengatakan ia tidak melarang petani melakukan demo. Kedatangan personel TNI AD bersenjata laras panjang, menurut dia, hanya untuk pengamanan. "Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengamankan," tuturnya.
Ia menambahkan, pemagaran tahun ini akan tetap dilaksanakan sepanjang 8 kilometer di lima desa. Pada tahap pertama, pemagaran dilakukan 8 kilometer di enam desa. Total lahan yang akan dipagar mencapai 23 kilometer dengan lebar 500 meter.
Menurut dia, hingga saat ini TNI terus melakukan komunikasi dengan petani tentang status tanah tersebut. Ia mengatakan, dari surat Kementerian Keuangan tahun 2011, tercatat tanah itu adalah aset TNI AD. Sertifikasi juga masih dilakukan.
Putra mengatakan bukti sertifikat tanah sudah dimiliki TNI AD. "Saya tanya, mana bukti yang dimiliki masyarakat? Tidak ada, kan? Mereka hanya bilang punya letter C," ucapnya.
Menurut dia, masyarakat bisa menggugat lewat jalur hukum jika punya bukti. Tidak usah melakukan demonstrasi.
Masih menurut Putra, pemagaran dibuat guna membatasi lahan untuk latihan dengan tanah milik rakyat. Dengan batas yang jelas, ada prosedur hukum jika terjadi pelanggaran.
ARIS ANDRIANTO
VIDEO TERKAIT:
