Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gugatan Calon Tunggal, Pilkada Serentak Jalan Terus  

image-gnews
Polisi mengiringi mobil logistik pemilu saat Simulasi Pengamanan Pilkada Serentak 2015 di lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, 13 Agustus 2015. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Polisi mengiringi mobil logistik pemilu saat Simulasi Pengamanan Pilkada Serentak 2015 di lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, 13 Agustus 2015. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan terus berjalan kendati ada pasangan calon tunggal yang menggugat di Mahkamah Konstitusi. “Jalan terus,” katanya di Bandung, Rabu, 19 Agustus 2015.

Menurut Tjahjo, ada dua gugatan yang dilayangkan lewat Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pilkada serentak. “Ada calon yang satu pasang mengajukan gugatan ke MK, ada satu pasangan perseorangan yang mengajukan ke MK,” ujarnya. (Lihat Video Jelang Penutupan Pilkada Parpol Mulai Daftarkan Jagoannya )

Soal hasil gugatan itu, Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum. “Pemerintah ikut apa yang menjadi keputusan KPU sebagai pelaksana penyelenggara pilkada soal nanti ikut atau mundur, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai opsi termasuk plt (pelaksana tugas kepala daerah),” tuturnya.

Tjahjo mengatakan terdapat sedikitnya 80 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal jika salah satu pasangan calonnya gagal. “Ada 256 daerah tetap fix melaksanakan pilkada serentak, yang memiliki dua pasangan calon ada 80 daerah. Kalau mendadak mohon maaf ada yang berhalangan, tetap pasti akan gagal (mengikuti pilkada serentak). Tapi KPU sudah mempersiapkan detail aturannya,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tjahjo, dari pengecekan terakhir, semua pihak yang terlibat sudah siap menyelenggarakan pilkada serentak. “Secara keseluruhan, yakni KPU, Bawaslu, pemerintah, kepolisian, dan Mahkamah Konstitusi, siap untuk melaksanakan pilkada serentak,” katanya.

Dia mencontohkan, kepolisian sudah mempersiapkan diri mengantisipasi daerah yang berpotensi rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak. “Dari monitoring anggaran, untuk semuanya sudah tercukupi. Laporan Kapolri pada rapat menko secara nasional sudah melakukan deteksi dini. Kira-kira daerah mana yang berpotensi, masih berpotensi, tapi mudah-mudahan yang berpotensi konflik dan sebagainya bisa diatasi,” ujar Tjahjo.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

16 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

18 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

22 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

26 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

28 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

30 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

36 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

41 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.